97.563 Balita di Maluku Beresiko Stunting
AMBON, SPEKTRUM – Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku, masih terdapat 97.563 balita di daerah ini beresiko stunting.
“Angka beresiko stunting sebanyak 97.563 Balita. Persentase stunting juga dari 28 persen baru turun 26,2 persen, atau jauh dari target nasional 23 persen. Itu berarti tahun 2022 yang ditangani Bunda Parenting Widya Pratiwi Murad gagal dalam upaya penurunan stunting di Maluku,”ungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan, Rabu (15/06/2023).
Dikatakan, dalam upaya penanganan stunting, Pemerintah Provinsi Maluku sudah sepatutnya efektifkan kembali Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wakil Gubernur.
Bahkan lanjut Atapary, Gubernur selalu bapak orang Maluku, harus segera mengambil peran, berkoordinasi lintas sektoral termasuk dengan Bupati/Walikota, agar memberikan peran kepada desa dalam upaya penanganan stunting.
“Sebaiknya dikembalikan ke TPPS, peran Wagub harus lebih efektif, Sekda, Kepala Bappeda, karena ini multi sektor penanganan, dan paling penting di desa sebagai ujung tombak yang harus diberikan peran,” ucapnya.
Atapary mengakui, selama ini penanganan stunting belum dilakukan secara terstruktur, dan teroganisir secara baik. Terlihat masing-masing OPD masih berjalan sendiri
“Contoh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk program kaitan dialokasikan sekitar Rp175 juta, tetapi ada program kurang lebih Rp4 miliar diberikan kepada PKK berlebel kegiatan penurunan stunting, namun sangat jauh dari apa yang diharapkan,” katanya lagi.
Untuk itu, pihaknya meminta, karena ini sudah dianggarkan, untuk kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait Jambore PKK, sebaiknya difokuskan kepada istri-istri kepala desa.
“Jadi istri-istri kepala desa nanti bisa dipetakan, dikoordinasi dengan BKKBN, kira kira desa di Maluku yang lokus stunting tunggu, beresiko tinggi. Isteri kades diberi pembinaan dan pelatihan hingga paham soal stunting,juga pemerintah daerah berikan gelar duta parenting tingkat desa. Jangan hanya di tingkat provinsi yang tangannya tidak sampai ke lokus,” kata Atapary tegas.
Jika semuanya dilakukan secara terorganisir, Atapary memastikan sampai akhir 2023, akan terjadi penurunan stuntinpg, mengingat dalam penanganannya dilakukan sampai pada lokus-lokus stunting. (HS-16)
