AMBON, SPEKTRUM – Pemanggilan itu di rencanakan pekan depan, Selasa (30/06/2020). Tujuannya, Komisi II DPRD Kota Ambon akan mendengar keterangan dari pihak pengelola Ambon Plaza atau Amplaz, juga perwakilan pedagang serta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Pertemuan ini akan membahas service charge yang merupakan kewajiban bulanan para pedagang terhadap pengelola Amplaz.
“Kondisi para pedagang ketika masak PSBB tidak ada pendapatan, ada sekitar 400 toko ditutup, kemudian soal permintaan service charge yang dibayarkan per bulan oleh pedagang khusus di Amplas ada yang Rp. 800.000 per bulan bahkan Rp. 10 juta. Ini yang akan dibicarakan nanti,”ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu, kepada Wartawan di DPRD Kota Ambon, Jumat (26/06/2020).
Penerapan PSBB selama dua minggu di Kota Ambon, kondisi pertokoan ditutup. Bahkan di mungkinkan adanya perpanjangan PSBB, maka perlu ada solusi dan kebijakan soal service charge.
“Karena mereka tidak berjualan. Apalagi nanti dalam hitungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, PSBB ini diperpanjang. Atas dasar itu, mereka/pedagang meminta service charge yang tiap hari dan dibayarkan tiap bulan itu, mesti ada relaksasinya.Itu, yang akan sama-sama dibicarakan nanti,”jelas Taihutu.
Sementara terkait ketidakadilan Pemerintah Kota Ambon dalam penerapan PSBB, aktifitas di mall MCM dan ACC terkesan di biarkan tetap beroprasi. Sedangkan Amplaz terpaksa aktivitasnya ditutuo sesuai aturan dari Pemkot Ambon, kata Taihutu, juga akan dibahas.
Mengingat pada lokasi Amplas, juga terdapat Apotik yang mestinya masuk dalam kategori dapat beroprasi.
“Di Amplas juga ada Apotik, mestinya ini pertimbangan-pertimbangan Pemerintah, jangan tebang pilih,”tandasnya.
Selain itu, terkait dengan bantuan sosial, Taihutu mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Pansus Covid-19. (S-01)
