AMBON, SPEKTRUM – Salah satu pengurus DPD Partai Demokrat Maluku, Yusuf Latumeten mengatakan, persoalan internal Partai Demokrat diketahui mencuat sejak 2008 dan baru terjawab di tahun 2021 melalui KLB.
Selaku kader partai, pihaknya menginginkan ada perubahan di tubuh Demokrat. Hal ini agar Demokrat bisa bersaing dengan partai lain. Jika keadaan dibiarkan terus, partai Demokrat menurutnya tidak bisa bersaing dengan partai lain, suara Demokrat semakin turun.
“ Dengan itu, elektabilitas apa yang harus dipertahankan?. Itu persoalannya. Ini sebenarnya kita hanya menyampaikan sikap dan pikiran yang akhirnya lewat KLB baru akan terjawab. Demokrat ini partai dinasti. Artinya, kalau bicara konsep bapak anak dan semua itu petinggi Demokrat, ini yang jadi persoalan sehingga KLB ini muncul,” kata Latumeten.
Menurutnya, bukan soal Muldoko tetapi siapapun dia, Demokrat tentu menginginkan figur yang bisa merubah paradigma Demokrat sehingga dengan adanya kepemimpinan Muldoko lewat KLB ini, ia yakin Muldoko salah satu sosok yang bisa merubah konteks politik yang selama ini ada di Demokrat.
“Intinya kita tunggu saja keputusan. Apakah KLB atau Demokrat murni yang dipimpin oleh AHY yang menang. Saya mendukung kepemimpinan Muldoko sesuai KLB karena yang diinginkan adalah perubahan di tubuh Demokrat. Dalam kampanye kita bilang Demokrat partai terbuka, mana yang terbuka?. Jadi lewat KLB bisa ada perubahan,”ujarnya.
Bagi fraksi di DPRD Kota Ambon, Latumeten menanggapi bahwa sebenarnya posisi mereka (Anggota fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon) hanya mau cari aman dan tidak ada sikap politis yang bisa disampaikan ke publik karena takut di-PAW.
” Tanya mereka, pasti lari ke AHY karena takut dipecat dan di-PAW. Mereka tetap diam. Kalau misalnya KLB ini menang, mereka juga akan lari ke KLB. Persoalannya itu, tidak ada sikap politisi. Kalau saya, akan komitmen. Ini agar ada perubahan di partai Demokrat. Artinya, siapapun yang mampu untuk merubah cara yang tidak elegan di Demokrat. Artinya kalau sekarang Muldoko. Mungkin saja Muldoko bisa merubah itu,” katanya.
Terkait laporan polisi terhadap 13 kader Demokrat yang ikut KLB, Latumeten mengatakan, mestinya dipanggil dulu untuk ditanyakan apa konsep mereka sehingga mau ikut KLB.
“Karena ini KLB Demokrat, bukan partai lain. Lalu apa salahnya sebagai kader ada yang ikut KLB?,”ujarnya. (HS-19)
Orang bukan kader diangkat jadi ketua umum. Aturan dari mana. Lagipula syarat KLB juga tidak ada yang dipenuhi. Jelas ilegal alias abal-abal.