AMBON, SPEKTRUM – Keluhan sopir truk pengangkut logistik kebutuhan pokok masyarakat antar kabupaten di Maluku yang diharuskan menjalani rapid tes, akhirnya direspon wakil rakyat di gedung DPRD Provinsi Maluku, Katang Panjang-Ambon.
Merespon keluhan dimaksud, Komisi III DPRD Maluku akan memanggil mitra terkait yakni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kepala Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Kepala Kantor Syabandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) guna meminta penjelasan terkait keluhan pengemudi truk tersebut.
“Pengemudi truk tidak keberatan soal biaya untuk rapid tes, tetapi yang dikuatirkan para pengemudi ini adalah jika hasilnya menunjukkan reaktif dan mereka harus diisolasi,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias kepada wartawan, Selasa (16/06/2020) di gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon.
Menurutnya, pengemudi truk yang mengangkut kebutuhan pokok ke pulau-pulau ini tidak keberatan soal biaya rapid tes, tapi jika hasilnya menunjukan reaktif.
“Bagi mereka bukan soal bayar biaya rapid, tapi persoalan kalau hasilnya reaktif, kemudian mereka harus diisolasi selama 14 hari mau diberi makan apa keluarga mereka?,” ujar Anos.
Selain itu, Yeremias juga menyampaikan pernyataan para sopir yang membatasan angkutan dalam provinsi sedangkan transportasi udara antar provinsi dibuka.
“Untuk memastikan itu, Komisi III akan mengundang Dinas Perhubungan, KOSP dan ASDP untuk membicarakan itu rakyat sementara susah maka kita harus bantu, kita panggil mereka guna mempertanyakan itu bagi mereka,” tandas Yeremias. (S-16)
