AMBON, SPEKTRUM – Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi delapan fraksi di DPRD Maluku yang menerima Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, walaupun ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawsban Pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2019, yang disampaikan secara virtual Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Selasa (08/09/2020).
Kedelapan fraksi tersebut masing-masing Fraksi PDI-Pperjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Pembangunan Bangsa dan Fraksi Perindo Amanah Berkarya.
“Pemerintah belum merasa melakukan yang terbaik namun kami akan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Maluku” kata Murad yang saat mengikuti rapat paripurna secara virtual tersebut didampingi Wakil Gubernur, Barnabas Orno.
Murad menegaskan, pihaknya akan membentuk tim untuk mendata semua aset daerah sesuai harapan. Dirinya juga mengatakan jika LIN sudah didepan mata dan akan berusaha untuk mewujudkannya.
Dikatakan dukungan DPRD Maluku akan memberikan semangat untuk melangkah lebih baik.
Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut dihadiri Ketua DPRD Lucky Wattimury, Wakil Ketua DPRD Rasyad Effendi Latuconsina, Wakil Ketua DPRD Asis Sangkala, Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena, Sekda Maluku Kasrul Selang dan anggota DPRD Maluku lainnya..
Adapun 8 Fraksi di DPRD Maluku yakni, fraksi PDIP , fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Hanura, fraksi Demokrat, fraksi Pembangunan Bangsa dan fraksi Perindo Amanah Berkarya menerima laporan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda.
PDI Perjuangan dalam kata akhir fraksi yang dibacakan Samson Atapary menyinggung terkait PAD yang belum mencapai target. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlu memacu sumber sumber pendapatan agar dapat mencapai target PAD.
“Perlunya kreativitas masing masing dinas sekaligus perlu penguatan terhadap perusahan milik daerah,” tandas Atapary.
Kata akhir fraksi Golkar dibacakan Fredy Rahakbauw dengan menitikberatkan pada pendapatan daerah yang masih rendah. perlunya menciptakan program yang efektif sehingga bisa menyerap anggaran dengan baik.
“Kualitas pendidikan di Maluku masih rendah sehingga perlu meningkatkan kualitas guru. Minimnya fasilitas transportasi di Maluku yang perlu diperhatikan pemerintah,” tuturnya.
Kata akhir Fraksi Gerindra dibacakan Saudah Tethool dengan mengkritisi realisasi anggaran. Masih kurangnya tenaga guru sehingga perlu mendapat perhatian dengan menyediakan anggaran bagi guru kontrak.
Kata akhir Fraksi PKS dibacakan Rostina dengan memberikan catatan kritis pada pendapatan daerah dimana belum optimal dalam pengelolaan kekayaan daerah terutama kinerja perusahaan daerah. Masalah kemiskinan perlu diperhatikan dengan baik. Gubernur diharapkan menindaklanjuti catatan BPK.
Kata akhir fraksi Hanura dibacakan Julius Petipeiluhu, memberikan apresiasi dengan pencapaian Provinsi Maluku yang meraih opini WTP atas penilaian BPK RI yang perlu dipertahankan. Pemerintah dinilai belum tertib administrasi keuangan.
“Fraksi juga berharap pemerintah fokus memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Maluku,” ingat Julius.
Kata akhir fraksi Demokrat dibacakan Justina Renyaan memberi apresiasi terhadap penanganan Covid-19 di Maluku serta pencapaian penilaian opini WTP oleh BPK RI. Pemerintah perlu memberikan apresiasi bagi OPD yang mampu memberikan kontribusi PAD yang baik.
“Masih minimnya penyerapan anggaran. Perlu memperhatikan catatan BPK RI untuk ditindaklanjuti,” beber Justina.
Kata akhir fraksi Pembangunan Bangsa dibacakan, Rovik Afifudin memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah yang meraih opini WTP yang diberikan BPK RI sekaligus mendapat pengelolaan 10 persen PI Block Masela.
“Perlunya pencapaian target pendapatan asli daerah dengan memacu kinerja perusahaan daerah. Peningkatan mutu pendidikan perlu diperhatikan dengan baik,” jelas Rovik.
Kata akhir Fraksi Perindo Amanat Berkarya dibacakan Wahid Laitupa memberikan apresiasi terhadap penyerapan APBD 2019 yang menurunkan angka kemiskinan. Karena itu fraksi memberikan rekomendasi untuk memperhatikan hutang pihak ketiga.
“Perlu membentuk tim terhadap aset daerah. Meminta agar Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah agar segera dibahas. Fraksi mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan OPD demi pencapaian lumbung ikan nasional,” pinta Laitupa.
Sairdekut mengatakan, pada prinsipnya 8 Fraksi di DPRD Maluku menerima Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda disertai catatan untuk ditindaklanjuti. (S-16)
