AMBON, SPEKTRUM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthon Lailossa pastikan program Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional atau LIN tetap direalisasi Pemerintah Pusat.
Pernyataan Lailossa tersebut sekaligus menghapus kekuatiran sejumlah pihak terkait keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Maluku sebagai LIN.
Menurut Lailossa, Pemerintah Pusat saat kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo ke Maluku menegaskan tanpa Peraturan Presiden, program Maluku sebagai LIN bisa dilaksanakan.
“Saat beliau datang waktu itu dalam rangka melihat infrastruktur dalam rangka menunjang program Maluku sebagai LIN, tidak berbicara soal, itu dibuktikan dengan pembahasan di DPR RI mengenai pendanaan Rp1,5 Triliun,” kata Lailossa.
Ia menjelaskan, informasi dari Komisi IV termasuk Abdulah Tuasikal, dikuatkan pernyataan Dirjen Bangda saat berkunjung ke Maluku, yang mengaku dilibatkan dalam.pembahasan Rp 1,5 triliun anggaran LIN di Maluk.
“Dirjen Bangsa saat datang kesini, beliau mengaku dilibatkan dalam pembahasan di DPR RI, mengenai dana Rp1,5 Trilun,” jelas Lailossa kepada wartawan, Rabu (16/12/2020) di ruang kerjanya lantai III Kantor Gubernur Maluku.
Bahkan kata Lailossa, Direktur Pelabuhan saat berkunjung ke Maluku, juga menyampaikan dana Rp 1,5 triliun dioeruntukan bagi pembangunan pelabuhan di Tulehi-Wasi pada tahun 2021-2022.
Soal nfrastruktur pendukung yang akan dibangun di Desa Waai dan Tulehu kata Lailossa adalah pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan perikanan dan pelabuhan kontener internasional.
“Ini nantimya banyak yang terlibat, pelabuhan perikanan yang sudah aktif dengan kita sudah kesekian kali, dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, kementerian lainnya sudah bersama dengan kita dan mereka akan membangun pada tahun 2021 atau 2022, tergantung lahan yang ada,” jelas dia.
Oleh karena itu, di tahun 2021 mulai diadakan pembebasan lahan untuk pelabuhan perikanan.
Sedangkan pelabuhan kontener melibatkan tiga pihak yaitu Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan Bank Dunia.
“Bank dunia akan menyediakan kapal jenis Roro yang diambil dari Indonesia timur, seperti di Wamena, Maluku Utara dan lain-lain untuk dibawa ke pelabuhan ini.
Dana pembangunan pelabuhan tersebut merupakan pinjaman bank dunia dengan Kementerian Perhubungan. Sedangkan dana Rp1,5 Triliun merupakan dana APBN di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.
Selain itu untuk memperoleh pinjaman dari Bank Dunia, harus melalui Bluebook di Bappenas, yaitu buku prioritas pinjaman jangka menengah.
“Yang mengajukan pinjaman itu Kementerian Perhubungan, namun untuk pelaksanaan pembangunan ada kerjasama dengan investor. Jadi jangan berpikir semua ini Pemda yang bangun, peran Pemda hanya penyiapan lahan untuk pelabuhan perikanan, sedangkan pembangunan pelabuhan kontener dan lainnya dilakukan investor apakah Pelindo nanti kita lihat kedepan,” katanya.
Target pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan kemungkinan dikerjakan pertengahan 2021, ataukah 2022.
“2022 harus selesai pembangunan pelabuhan perikanan, demikian juga pelabuhan kontener dia bisa berjalan ketika Bank Dunia mulai memberikan dana,” kata dia.
Yang jelas, kata Lailossa, dana Rp1,5 Triliun hanya untuk 2 tahun yaitu 2021 dan 2022.
“Artinya sebelum 2023 pelabuhan perikanan sudah harus selesai,” katanya mengingatkan.
Selain pelabuhan perikanan dan pelabuhan kontener, ada juga namanya zona industri yang akan menanamkan modal di kawasan itu.
“Ini investasi besar, jangka panjang,” kata mantan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku ini. (S-16)
