Abrasi Haya dan Talud Banda Neira Masuk Prioritas, BWS Maluku Langsung Turun Survei Usai Usulan Bupati Malteng

SPEKTRUMONLINE.COM, MASOHI – Permintaan Bupati Maluku Tengah (Malteng), Zulkarnain Awat Amir ke pemerintah pusat untuk menangani abrasi pantai di Negeri Haya dan kerusakan talud di Pelabuhan Banda Neira langsung mendapat tindak lanjut.

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo saat kunjungan kerja di Banda Neira beberapa waktu lalu.

Atas permintaan tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum langsung bergerak cepat dengan melakukan survei lapangan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Senin (13/7/2026).

Survei dipimpin tim teknis BWS Maluku bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malteng, Hasan Firdausi, serta Ketua Komisi III DPRD Malteng, Syahbudin Hayoto.

Dalam pertemuan itu, Bupati turut didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Selain abrasi di Negeri Haya, Bupati juga mengusulkan penanganan talud di kawasan Pelabuhan Banda Neira yang kondisinya membutuhkan perhatian.

Berdasarkan hasil survei awal, sekitar 850 meter garis pantai di Negeri Haya membutuhkan pembangunan talud pengaman untuk menahan laju abrasi yang terus mengancam permukiman warga.

Tim teknis BWS Maluku juga merencanakan penggunaan konstruksi concrete ring sebagai struktur awal pengaman pantai sebelum dilakukan soil test atau pengujian kondisi tanah.

Usai menyelesaikan survei di Negeri Haya, tim langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar untuk melanjutkan survei terhadap kondisi talud di sekitar pelabuhan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Malteng, Rahmat, menilai gerak cepat pemerintah pusat menjadi sinyal positif atas perjuangan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

“Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Bupati Maluku Tengah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Respons cepat dari Menteri Pekerjaan Umum dan tindak lanjut yang dilakukan BWS Maluku menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat Maluku Tengah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” ujar Rahmat, Selasa (14/7/2026).

Menurut Rahmat, percepatan tindak lanjut yang dilakukan Kementerian PU bersama BWS Maluku menunjukkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat di Maluku Tengah.

“Tindak lanjut tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BWS Maluku dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Malteng berharap hasil survei tersebut segera ditindaklanjuti ke tahap pembangunan agar ancaman abrasi di Negeri Haya maupun kerusakan talud di Pelabuhan Banda Neira dapat segera diatasi.

“Kami berharap seluruh proses teknis dapat berjalan lancar sehingga pembangunan pengaman pantai dan penanganan talud dapat direalisasikan secepatnya demi melindungi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi serta transportasi di daerah,” tambahnya. (RED)