Penetapan Sekkot Ambon Tunggu Lampu Hijau BKN, Bodewin: Saya Tidak Berani Umumkan

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belum mengumumkan hasil seleksi terbuka Jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon. Penyebabnya, hingga kini Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum diterbitkan.

Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pihaknya memilih menunggu seluruh proses administrasi di tingkat pusat selesai sebelum menetapkan dan melantik pejabat Sekkot definitif. Pernyataan itu disampaikan Bodewin kepada wartawan di kantor DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, keputusan untuk belum mengumumkan hasil seleksi merupakan bentuk kehati-hatian agar proses pengangkatan Sekkot tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

“Saya tidak berani mengumumkan kalau Pertek dari BKN belum keluar. Nanti kalau sudah ada, baru saya umumkan dan lantik, itu saja,” katanya.

Dia menjelaskan, seluruh tahapan pengisian jabatan Sekkot telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebagai kepala daerah, dia mengaku telah menentukan satu nama dari peserta seleksi.

Tak hanya itu, Bodewin juga mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku sebelum dokumen tersebut dikirim kembali ke BKN untuk diproses lebih lanjut.

“Kepala daerah punya hak memilih satu dari sekian nama yang ikut seleksi dan itu telah saya lakukan termasuk berkoordinasi dengan pak Gubernur. Dokumen telah dikirimkan kembali ke BKN. Berdoa semoga besok sudah keluar,” ujarnya.

Terkait jadwal pelantikan, Bodewin mengatakan hal itu baru bisa ditentukan setelah Pertek BKN diterbitkan. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), ia memiliki kewenangan untuk menetapkan waktu pelantikan.

“Waktu pelantikan itu saya mau kapan saja, itu terserah saya. Intinya begini, kita tunggu dulu Pertek dari BKN. Kalau sudah keluar, berarti sudah bisa dilantik,” jelas Bodewin.

Bodewin menambahkan, dirinya tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil seleksi karena proses di pemerintah pusat masih berlangsung dan bisa saja terjadi perubahan pada tahap akhir.

“Kita tidak tahu prosesnya di pusat itu seperti apa. Kalau misalnya di akhir Perteknya dibilang begini begitu, nanti siapa yang mau bertanggung jawab?, Makanya saya memilih tidak menyampaikan secara resmi dulu,” ujarnya. (RED)