AMBON, SPEKTRUM — Sampai saat ini, dana bencana alam 2019 itu belum juga dicairkan Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku takut. Kenapa?
Alasannya sederhana. Politis Golkar itu takut membagikan dana Gempa sebesar Rp.35,7 miliar yang sementara di tampung pada kantor BNI Cabang Utama Ambon, dikhawatirkan salah di pergunakan oleh penerima bantuan dari kementerian itu.
“Dananya sudah ada, tapi kita jaga, jangan sampai di manfaatkan salah. Sekrang dalam situasi seperti begini, kita berikan, kemudian mereka tidak bangun rumah, malah beli sembako,” kata Richad Louhenapessy dengan nada lantang saat di wawancara wartawan di Marina Hotel, Kamis, (16/7/2020).
Walikota berjanji, akan mencari waktu yang tepat untuk mencairkan dana tersebut. Selanjutnya, dibagikan ke warga terdampak gempa bumi tahun 2019 lalu.
“Nanti waktu yang pas. Ini cuma kita jaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi begitu. Bersabar dikit,” tuturnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Ambon menyebut anggaran Rp. 35.786.750.000 dana bencana alam itu masih disimpan pada BNI Cabang Utama Ambon.
“Itu tanpa bunga, jadi jangan ada yang bilang kalau disimpan untuk keuntungan bunga,”Hal ini diakui Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Promes, saat diwawancarai, di Balai DPRD Kota Ambon, Selasa (14/7/2020).
Promes menjelaskan, dana tersebut telah dicairkan sejak Desember Tahun 2019 lalu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun Juklak penyaluran dana tersebut baru disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, pada Maret 2020.
“Sesuai Juklak itu kan harus ada sosialisasi tentang pembentukan kelompok-kelompok untuk penerima bantuan dan untuk mengawasi seluruh pembangunan rumah-rumah yang rusak. Dan saat itu, bertepatan dengan covid, sehingga terhambat karena itu semua kantor tutup,”jelasnya.
Dan dalam rapat saat itu, (Selasa red), Komisi telah meminta sosialisasi itu dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok dengan kapasitas pertemuan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
“Jadi jangan covid dipakai sebagai alasan. Karena pelaksanaan sosialisasi tidak perlu semua Desa satukaligus. Jadi misalnya hari ini Desa mana, besok Desa/Kelurahan Lateri dan seterusnya. Karena yang rusak ini kan terjadi di seputaran Baguala,”katanya.
Baca Juga : pemkot ambon tampung dana korban gempa 35,7 miliar di bni
Promes juga merincikan, anggaran tersebut diperuntukan bagi 1.631 KK, dengan klasifikasi 931 rusak ringan, 394 rusak sedang, dan 306 rusak parah.
“Rusak berat mendapat dana sebesar Rp. 50.000.000; Sedangkan Rp. 30.000.000 untuk rumah yang mengalami rusak sedang, dan rusak ringan sebesar Ro. 10.000.000. Dan Komisi I akan kawal sampai bantuan ini sampai ke masyarakat,”tandasnya. (S-07)
