Usulan Pinjaman Pemda Maluku Rp1,5 T Masih Menggantung

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewarissa untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMi) masih belum menemui kepastian.

Pinjaman yang mulai diwacanakan sejak akhir 2025 itu disebut-sebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, layanan kesehatan, telekomunikasi, hingga program strategis lainnya di kabupaten/kota di Maluku. Bahkan, setiap daerah disebut bakal mendapat alokasi minimal Rp50 miliar.

Namun hingga kini, realisasi pinjaman tersebut masih tersendat. Pemprov Maluku belum memperoleh keputusan final dari pihak PT Sarana Multi Infrastruktur terkait besaran maupun persetujuan pinjaman yang diajukan.

Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, kepada wartawan di Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/4/2026), usai rapat paripurna DPRD Maluku tentang laporan pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun 2025, mengatakan proses pengajuan pinjaman masih terus berjalan.

Menurutnya, secara teknis Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menyampaikan seluruh dokumen dan penjelasan yang dibutuhkan kepada pihak PT Sarana Multi Infrastruktur.

“Nilai yang disetujui belum ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada keputusan final dari PT SMI terkait pinjaman dimaksud,”kata Sadali.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat mendukung proses tersebut karena dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga konektivitas antarwilayah di Maluku.

Meski demikian, rencana pinjaman jumbo ini mulai menuai perhatian publik. Pasalnya, Maluku masih memiliki beban utang sekitar Rp700 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dari skema pinjaman sebelumnya.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa tambahan pinjaman baru justru berpotensi memperbesar beban fiskal daerah di masa depan.

“Jika tidak dikelola secara hati-hati, utang yang terus bertambah dikhawatirkan akan berdampak pada kemampuan keuangan daerah, termasuk mengurangi ruang anggaran untuk pelayanan publik dan kebutuhan dasar Masyarakat,”kata salah satu anggota DPRD Maluku yang tidak mau namanya dipublish.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat tentu berharap setiap kebijakan pinjaman dilakukan secara terukur, transparan, dan benar-benar diarahkan untuk proyek yang produktif serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai pinjaman Rp1,5 triliun yang digadang-gadang menjadi solusi pembangunan justru berubah menjadi beban baru yang membuat masyarakat Maluku semakin terpuruk,”tandasnya. (tim)