AMBON, SPEKTRUM – Pada 9 Desember 2020 nanti pesta Demokrasi di Indonesia kembali dilaksanakan. Sebagimana, DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mensahkan proses tersebut. Maluku salah satunya. Dimana, ada empat Kabupaten yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Empat Kabupaten itu masing-masing Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Potensi kerawanan kemungkinan akan terjadi. Namun, tentunya potensi kerawanan itu akan dideteksi lebih dini oleh aparat Kepolisian maupun TNI.
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam lawatannya ke Maluku, tepatnya di Kota Ambon, Kamis 23 Juli 2020 mengaskan, akan mengevaluasi Kapolres di empat Kabupaten Kota di Maluku yang menyelenggarakan Pilkada, apabila terjadi konflik sosial saat pelaksanaan pillkada serentak tahun ini.
“Lakukan langkah-langkah proaktif. Ketika kita mengetahui potensi kerawanan yang akan terjadi, itu jangan sampai dia muncul kalau dia sudah muncul kita akan susah mengantisipasinya. Apalagi, kalau sampai terkadang dan kalau sampai terjadi, berarti Kapolres yang melaksanakan tugas saat Pilkada itu tidak siap, dan saya ingatkan kalau sampai terjadi konflik sosial besar kita akan menurunkan tim dan siap-siap Kapolres akan saya evaluasi,” tegas Wakapolri dalam rapat koordinasi pelaksanaan persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Maluku.
Untuk itu, orang nomor dua di tubuh Polri itu meminta, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar agar segera mendeteksi dini potensi kerawanan menjelang pilkada empat kabupaten di Maluku.
“Potensi kerawanan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ini yang harus diantisipasi betul oleh para jajaran kepolisian, Kapolda, Kapolres bersama-sama TNI,” jelas dia.
“Pak Kapolda saya minta tolong diingatkan betul langkah-langkah deteksi dini dan identifikasi terhadap permasalahan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Ini betul ditangani secara serius, tangani bersama-sama pada Bupati Walikota ada tokoh masyarakat tokoh agama dan saya yakin tokoh masyarakat pasti bisa membantu untuk meminimalisir tidak terjadi konflik sosial itu lakukan bersama-sama,” tambah Wakapolri.
Rencana pengamanan (Renpam), masih kata Kapolri, yang matang bukan hanya sebatas di atas kertas. Harus benar-benar matang, lakukan pelatihan dan juga kesiapan kontijensi saat menghadapi persitiwa konvergensi.
“Kalau ini dilakukan secara bersama-sama dan melihat pengalaman-pengalaman Pilkada yang terdahulu kemudian potensi konflik yang ada kemudian deteksi dini, saya yakin semua bisa di atasi secara dini. Dan Pilkada di Maluku bisa dilaksanakan secara aman damai dan berhasil,” tutup Wakapolri.
Di luar ruang rapat, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Baharudin Djafar menyebut, aparat kepolosian Polda Maluku harus nantinya netral. Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari dampak konflik sosial yang bisah saja terjadi.
“Jadi harus netral. Perintah pak Wakapolri itu jelas, kalau ada Kapolres yang tidak netral pasti akan di evaluasi. Termasuk Kapoldanya juga di evaluasi. Jadi, Kapolda akan mengawasi kerja Kapolres yang melaksanalan Pilkada. Mereka harus netral,” tegas Kapolda. (S-07)
