Presiden RI: Jangan Berlindung Dibalik Otoritas Masing-Masing

AMBON, SPEKTRUM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyentil keras para pengambil kebijakan di republik ini agar membuang jauh-jauh ego sektoral dan tidak membangun tembok tinggi serta berlindung di balik otoritas masing-masing.

Hal itu disampaikannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2020 secara virtual, Kamis (3/12/2020) di Jakarta dan diikuti melalui video conference oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail beserta pejabat pemerintah provinsi Maluku dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsono Manulang beserta staf, di lantai VII Kantor Gubernur Maluku.   

 “ Buang jauh-jauh ego sektoral, ego sentrisme lembaga. Jangan membangun tembok tinggi-tinggi, berlindung di balik otoritas masing-masing,” ujarnya.

Dalam situasi krisis sepert ini, ia berharap para pemangku kepentingan dapat bergerak cepat dan tepat. Berbagi beban dan tanggungjawab  untuk urusan bangsa dan negara agar negara mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global.

Selama 9 bulan, pemerintah telah bekerja keras mengatasi dampak pandemi. Menangani masalah kesehatan dan menangani masalah ekonomi secara bersamaan. Menjaga keseimbangan antara rem dan gas. Menghambat penyebaran Covid-19. Membantu yang sakit agar segera sembuh. Membantu masyarakat agar tetap produktif dan bertahan di tengah krisis.

Gubernur Maluku, Murad Ismail, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsono Manulang dan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020

“ Kerja keras tersebut mulai menampakkan hasil. Sinyal positif sudah terlihat. Laporan yang saya terima per hari ini, kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih rendah dari rata-rata dunia,” ungkapnya.

Dikatakan, Indonesia memiliki kasus aktif sebesar 12,72%. Sedangkan rata-rata dunia, 28,04%. Tingkat kesembuhan semakin membaik. Mencapai angka 84,02%. Lebih baik dari angka kesembuhan rata-rata dunia, sebesar 69,56%. Sinyal positif perekonomian juga semakin jelas. Kerja keras pemerintah tersebut sudah mulai menampakkan hasil.

Menurut Presiden, pada triwulan kedua 2020, ekonomi terkontraksi -5,32% dan pada triwulan ketiga 2020, perekonomian  terkontraksi -3,49%.  Telah melewati titik terendahnya, titik balik menuju membaik. Tren positif membaik. Ia yakin perekonomian akan bergerak lagi ke arah positif di triwulan keempat dan seterusnya.

Sejalan dengan ini, industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar PDB juga menunjukkan perbaikan di Oktober 2020. Perbaikan didukung oleh peningkatan impor bahan baku dan barang modal di bulan Oktober. Neraca perdagangan yang mengalami surplus 8 milyar US dolar di triwulan ketiga 2020 juga turut mendukung ketahanan sektor eksternal.

Dari sisi pasar modal dan keuangan, kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan peningkatan hingga mencapai tingkatan level masing-masing. IHSG di level 5.522 dan kurs rupiah ke dolar Rp.14.050 per 17 November 2020. Perbaikan kinerja IHSG terdorong oleh peningkatan indeks saham sektoral.

“ Sektor industri dasar mengalami pemulihan indeks saham terbesar sejak penurunan tajam di 24 Maret 2020.  Momentum pertumbuhan yang positif ini tentu harus dijaga, harus tetap hati-hati. Tidak boleh lengah dan tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Ia juga berharap kewaspadaan agar jangan sampai terjadi gelombang kedua yang akan sangat merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan. Fokus bergerak ke depan. Pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi. Mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi dengan cermat agar bisa bangkit dan pulih dari pandemi.

“ Harus bergerak cepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran, akibat PHK di masa pandemi. Menghadapi besarnya angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan. Karena itu pemerintah berketetapan hati melakukan reformasi struktural. Membenahi regulasi yang kompleks dan  birokrasi yang rumit,” ungkapnya

Indonesia, kata Presiden, menduduki posisi nomor satu di Global Complexity Index. Termasuk negara yang paling rumit di dunia dalam membuat dan menerapkan regulasi serta birokrasi.

“ Itu harus kita akhiri. Itulah semangat yang mendasari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Berdaya saing agar UMKM lebih berkembang dan industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat,” katanya.

Perijinan, menurutnya harus dipermudah. Ijin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran saja dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya.

Ia berharap Bank Indonesia  mengambil bagian lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang digulirkan. Berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor riil. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan membantu para pelaku usaha utamanya sektor UMKM agar bisa kembali produktif. (LEM).