AMBON, SPEKTRUM – Hajatan negara lima tahunan ini bukan sekadar agenda politik semata. Masyarakat Indonesia khusus 270 daerah termasuk 4 kabupaten di Provinsi Maluku, diajak untuk memanfaatkan Pilkada serentak 2020, sebagai momentum memilih pemimpin (kepala daerah-wakil kepala daerah) yang terbaik.
Seruan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sast memimpin Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, secara virtual di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta Pusat, Rabu (30/09/2020).
Turut hadir Sekretaris Jenderal Kemendagri, Gubernur (definitif dan penjabat sementara), Kepala Daerah atau Plt di kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada.
Mendagri menyatakan, pilkada harus dijadikan oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah-wakil kepala daerah (Gubernur-Wagub/Bupati-Wabup/Walikoya-Qakil Walikota) yang terbaik.
Dalilnya, dengan memilih pemimpin terbaik itu akan mampu memberikan solusi terbaik juga untuk melawan pandemi Covid-19 serta mengatasi dampak sosial dan ekonominya, termasuk membangun darrah dan masyarakat.
“Ini adalah gerakan masif melibatkan hampir 106 juta pemilih potensial juga momentum penting. Lebih dari 700 pasangan calon yang berkompetisi. Oleh karena itu, mindsetnya adalah justru Pilkada sebagai momentum penting atau momentum emas untuk memberikan kontribusi menekan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing”, kata Mendagri pada
Mantan Kapolri ini juga menyampaikan strategi utama yang akan digunakan dalam menyukseskan Pilkada, yakni mendorong daerah melakukan rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait.
Rapat koordinasi akan membahas soal strategi persuasif dan kohesif yang akan digunakan untuk menegakkan atau mengubah perilaku masyarakat menyambut Pilkada Serentak 2029.
Dari hasil analisa dan evaluasi Kemendagri sudah 254 daerah yang melaksanakan Rakorda. Mendagri sangat mengapresiasi langkah proaktif tersebut.
“Selaku pimpinan Kemendagri saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 254 daerah yang sudah melaksanakan Rakor atau 94%, masih ada 16 daerah yang belum,” tuturnya.
Daerah-daerah yang tercatat belum melaksanakan Rakorda yaitu Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Halmahera Timur.
Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nabire, Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Manado.
Mendagri berharap, daerah yang belum melaksanakan Rakorda segera menindaklanjuti demi menyelenggarakan Pilkada aman dari Covid-19, dan aksi-aksi gangguan konvensional lainnya.
“Mohon kepada daerah yang belum melaksanakan Rakor untuk melaksanakan Rakor ini, hanya dengan Rakor ini terdapat sinergi kesamaan pikiran dan tindakan dalam rangka menyukseskan Pilkada yang tertib dan aman Covid-19,” harapnya.
Ia juga mendorong agar daerah-daerah (tingkat provinsi), segera membuat Peraturan Daerah terkait kepatuhan protokol kesehatan Covid-19.
Mendagri mengapresiasi dua daerah yang telah membuat Perda tersebut. Yakni Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.
“Kita minta 32 daerah juga mengajukannya menjadi Perda agar lebih kuat lagi. Untuk daerah Pilkada sendiri ada Perda dan Perkada, sementara beberapa daerah lain Kab./Kota itu ada 31 Kab/Kota yang belum memiliki Perda maupun Perkada yaitu 1 Kota dan 30 Kabupaten,” sebutnya.
Ia mengingatkan lagi tiga hal utama dalam mencegah penyebaran Covid-19 yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), membagikan alat-alat pelindung dan menegakkan aturannya secara tegas.
Harapannya, selama 71 hari masa kampanye, para tim sukses (pendukung), bergerak ke desa-desa atau rumah-rumah untuk mensosialisasikan hal tersebut.
“Ini akan terjadi Pilkada yang positif dan akan diapresiasi oleh banyak pihak dan sekaligus membantu pemerintah, membantu negara, membantu masyarakat untuk memotong penyebaran Covid-19,” kata Mendagri.
Selain itu, ia meminta kerjasama dari kepala daerah yang bekerja sebagai Plt atau Pjs serta pejabat definitif untuk menjadikan pilkada kali ini untuk melawan Covid-19, dan menggerakkan para Paslon serta tim sukses menjadi agen perlawanan Covid-19.
Baca Juga: https://spektrumonline.com/2020/09/30/mendagri-paslon-jangan-kampanye-hitam/
Mendagri juga berharap para kepala daerah yang menjabat tetap bersikap netral. Mohon kepada rekan-rekan Kepala Daerah baik yang definitif, Pjs maupun Plt, untuk menghindari konflik. Rekan-rekan harus tetap memegang posisi netral, posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik,” tegasnya.
Rapat evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan mingguan pada Jumat yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan stakeholder terkait.
Diketahui, dari 270 daerah di Indonesia untuk Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten juga melaksanakan pesta demokrasi lokalan ini. Adalah Kabupaten Seram Bagian Tinur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan. (*/S-14)