AMBON, SPEKTRUM – Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, menghadiri pertemuan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Provinsi Maluku di Swiss-Belhotel, Rabu (23/9/2020). Pertemuan ini digelar secara tatap muka dan virtual membahas penanganan Covid-19.
Dalam pertemuan itu, Kasrul mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku sangat memahami Pemkab/Kota dalam menjaga daerahnya. “Jadi kita sangat paham bagaimana pimpinan memprotek daerahnya. Kita apresiasi. Tinggal kita bicarakan teknisnya seperti apa,” kata Kasrul Selang.
Menurut Kasrul, penerapan protokol kesehatan telah dilakukan secara masif. Salah satunya di area perkantoran lingkup provinsi. Tapi, sejak produktivitas dibuka kembali, belum ada keputusan resmi dari pemerintah perihal prioritas utama antara kesehatan dengan ekonomi.
Namun, memasuki bulan July lalu, penerapan aktivitas ekonomi dan kesehatan berlangsung secara bersamaan.
“Secara masif kita di provinsi terutama di perkantoran, jadi akhirnya begitu produktivitas mulai dibuka, maka disitulah kita sudah tidak bisa diskusi mana yang mau duluan, kesehatan kah ekonomi? Karena dulu kita bilang, kesehatan dulu lah. Dari bulan Maret April Mei Juni, kita masih diskusi. Apapun yang terjadi kesehatan nomor satu dan keselamatan. Begitu masuk Juli, sudah tidak bisa. Kita harus berjalan bersama-sama antara kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Namun sampai hari ini, lanjut Kasrul, di perkantoran masih dilakukan tes masif. Persoalannya, begitu hasilnya positif, Pemprov kembali mendapat masalah akibat keterbatasan tempat untuk mengkarantina. Berbagai upaya telah mereka laksanakan seperti pengiriman surat ke Kementerian Kesehatan, BNPB dan pihak terkait lainnya.
“Sekarang, kita sudah mulai punya frekuensi yang sama. Namun Kadis Kesehatan setempat perlu menjaga fasilitas kesehatannya. Jangan lengah,” lanjutnya.
Ia mengaku, hingga saat ini, pihaknya belum sempat mengunjungi Pemkab/Kota untuk berbincang sekaligus meninjau langsung perkembangan terbaru di tiap-tiap daerah. Dia mengajak peserta pertemuan untuk mendorong pimpinan daerahnya, membeli Bioseptic Cabinet (BSC). Alat ini diketahui, memiliki tingkat keakurasian tinggi dan cepat untuk Scereening penularan Covid-19.
“Kita saja yang belum pernah ke kabupaten/kota untuk berhincang sekaligus melihat langsung segala perkembangan yang terjadi terutama pengadaan Bioseptic Cabinet (BSC). Dorong ke Bupati/Walikota, beli BSC. Ini kan tidak mahal. Kemarin kita beli hampir Rp 140 juta, dari pada kita beli Polymerase Chain Reaction (PCR) yang Rp 2-3 miliar itu,” tuturnya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Maluku dr. Meykal Pontoh menyimpulkan beberapa hal dalam pertemuan tersebut. Pertama, saat ini tidak ada lagi Gugus Tugas melainkan Satgas.
Mungkin setelah pembentukan Satgas di tingkat provinsi, akan ditindaklanjuti ke Satgas Kabupaten/Kota. Kemudian, strategi dalam upaya menurunkan angka kesakitan Covid-19 di daerah dilakukan dengan cara penerapan langkah-langkah pemetaan zonasi. Zonasi yang digunakan, menggunakan 15 indikator yang sudah ditetapkan BNPB. 15 indikator tersebut, salah satunya dinamakan Bersama Lawan Covid (BLC).
“Awalnya, BLC tersebut masuk ke model pelaporan. Namun sekarang, sudah dirubah metode laporannya menjadi All Record yang masing-masing kabupaten/kota terdapat dua orang pemegang password, yakni Admin dan Operator. Keduanya sudah dilatih. Hingga bisa meng-Entry setiap laporan atau kejadian positif seperti pasien yang terkonfirmasi dan sebagainya. Agar supaya peraturan kita tertib,” katanya.
Kedua, lanjut Pontoh, peran BPJS. Biasanya, BPJS bukan menjadi sandungan tetapi khususnya dalam hal Pembayaran Klaim atau Pengajuan Klaim Covid-19. Bila terdapat kekurangan fasilitas rumah sakit, maka pembayaran klaim bisa dimanfaatkan.
“Ada kekurangan fasilitas di rumah sakit seperti APD, itu bisa kita gunakan dengan memanfaatkan Pembayaran Klaim yang sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui rekening masing-masing rumah sakit,” tuturnya. (*/S-16)
