AMBON, SPEKTRUM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Pasalnya, ibukota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual, menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa mengatakan, pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra, harus kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur.
“Sehubungan dengan itu, maka sesuai RPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023,” kata Lailosa, ketika memimpin Rakor di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/6/2022).
Tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur.
Lailosa mengapresiasi kehadiran Bupati Malra, Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra di Rakor tersebut.
“Kehadiran Bupati Malra dan jajaran. Ini merupakan satu upaya proaktif dari Kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi,” wartawan usai memimpin Rakor tersebut.
Selanjutnya, Bappeda akan melakukan proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku dan pihak lain.
“Sehingga aspirasi yang disampaikan Bupati Malra, dapat terwujud sesuai kemampuan Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat,” terangnya.
Bupati Malra, Thaher Hanubun, sangat mengapresiasi Pemprov, yang merespon surat mereka.
“Kami apresiasi Pemprov yang diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku,” kata Hanubun.
“Keberhasilan pembangunan di Malra, Gubernur selalu memberikan rekomendasi kepada saya. Dan saya jalan di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta,” terangnya.
Soal kehadiran dirinya, bersama sejumlah pimpinan OPD, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengakui sebelumnya telah menyurati Gubetnur Maluku melalui Sekda Maluku untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang pembangunan di Malra.
Apalagi, Kabupaten Malra sebagai salah satu kabupaten tertua di Maluku, yang berdiri 1953 lalu dan telah memekarkan 4 Kabupaten dan kota, harus mendapat perhatian serius.
“Syukurlah Kepala Bappeda mewakili Sekda, merespon aspirasi kami. Memang Tahun 2022 ini pembangunan tidak signifikan di Langgur, hanya sentuhan-sentuhan kecil saja. Apalagi, kami saat ini membangun dari Desa ke Kota. Syukurlah, desa atau Ohoi sudah mengalami peningkatan pembangunan. (*)
