SPEKTRUMONLINE.COM, MASOHI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat di Maluku Tengah termasuk anak-anak sekolah di daerah pegunungan dan juga di kepulauan.
Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tengah, (Malteng) Zulkarnain Awat Amir saat melakukan Zoom Meeting bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudin, Direktur Inovasi Sri Rejeki Widuri dan Direktur SEAMEO SEAMOLEC Cahya Kusuma Ratih di kawasan Ina Marina saat acara puncak HUT Ke-68 Masohi, Senin, (03/11/2025).
Zulkarnain memaparkan Pemkab Malteng mengusung tiga visi yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan terampil, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan bergaya saing serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dikatakan, tantangan besarnya adalah Malteng memiliki rentang kendali yang cukup luar dengan luas lautan 95 % dan luas daratan 4% lebih. Tantangan yang dihadapi diantaranya distribusi guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) belum merata, kualitas pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan anak pelajar, pelatihan guru dan akses internet yang sangat terbatas di daerah 3T.
Zulkarnain mengungkapkan, Pemda harus mencari solusi agar 47.000 anak pelajar yang tersebar di 395 Sekolah Dasar dan 45 Madrasah bisa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Untuk menjawabnya, langkah-langkah Inovatif, responsif dan humanis diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Beberapa diantaranya adalah membuka akses digital di daerah 3T melalui Starlink, sudah 30 unit Starlink yang disalurkan ke sekolah-sekolah dan kami masih butuh bantuan pemerintah pusat untuk lebih maksimal lagi,”ungkap Zulkarnain.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, mengapresiasi terselenggaranya zoom meeting tersebut. Dikatakan, teknolologi sangat bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan geografis. Kementrian Dukdasmen juga bersama mitra strategis akan terus memperluas pelatihan kompetensi guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
“Sesuai dengan yang Pak Bupati sampaikan bahwa guru harus meningkatkan kompetensi, kami sudah membuat kebijakan bahwa dalam satu minggu ada satu hari belajar guru, dimana pada hari itu guru tidak harus mengajar tetapi memanfaatkan waktu untuk belajar,”tutut Menteri.
Mu’ti juga mengharapkan kepada masyarakat agar ikut membantu meningkatkan semangat anak untuk belajar bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah bahkan di kebun sekalipun.
“Dengan partisipasi semesta dan dukungan semua pihak, kami berharap akan memberikan manfaat dan motivasi yang besar kepada anak-anak untuk belajar agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan,” tukas Mu’ti.
Apresiasi juga disampaikan Menteri Pendidikan kepada guru yang secara domisili sulit dijangkau namun tetap mendedikasikan dirinya untuk kepentingan pendidikan bangsa. Dalam kesempatan tersebut Menteri Mu’ti juga menyapa anak-anak sekolah di daerah 3T melalui zoom.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga mengatakan Komisi X DPR RI ingin ikut serta dalam upaya memeratakan pendidikan dimana digitalisasi dan inovasi menjadi kunci mengingat keterbatasan akses di daerah 3T.
Hetifah menjelaskan Komisi X DPR RI baru menyelesaikan Panja Pendidikan di daerah 3T dan daerah Marginal, dan masa sidang Komisi X menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Rekomendasi itu seperti mendesak pemerintah agar melakukan percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan dasar di daerah-daerah 3T secara terintegrasi dan layak termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, akses terhadap listrik, air bersih dan akses internet,”sebut Hetifah.
Ia juga mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerjasama agar guru Non ASN bisa dibiayai oleh Dana BOS maupun anggaran dari pemerintah daerah. Dapat juga dipadukan dengan program relawan pendidikan dengan dukungan fasilitas baik dari pemerintah, lembaga-lembaga donor maupun masyarakat.
“Kami di Komisi X akan berupaya agar alokasi anggaran untuk daerah kepulauan, daerah 3T dan daerah termarginal perlu diperkuat dan anggaran bisa tepar guna dan tepat sasaran,” tutup Menteri.
Politisi Golkar ini juga mengatakan Komisi X akan berupaya agar alokasi anggaran untuk daerah kepulauan, (S- 10)
Tinggalkan Balasan