PDI-P Kabupaten Buru Selatan atau Bursel, mulai pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Pengurus Ranting dan Anak Ranting ramai ramai menolak Safitri Malik Soulissa sebagai bakal calon Bupati Bursel untuk Pilkada serentak tahun 2020.
AMBON, SPEKTRUM – Safitri dinilai tidak pantas masuk dalam bursa pencalonan Kepala Daerah yang akan berlangsung September 2020. Penolakan terhadap Safitri dituangkan para kader PDIP Kabupaten Bursel dalam surat resmi yang di kirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, sekaligus tembusan Surat ke DPD PDIP Maluku.
Dalam surat tersebut, Kader PDIP Bursel meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri tidak memberikan rekomendasi kepada isteri Bupati aktif Buru Selatan itu. Penolakan terhadap Safitiri Malik Soulissa diputuskan melalui rapat DPC PDIP Kabupaten Bursel sejak Rabu (12/02/2020), di Sekertariat DPC PDIP, dipimpin Ketua DPC PDIP Bursel, Ahmad Umasangadji dan Sekretaris DPC, Anselany Orpa Seleky, turut dihadiri pengurus DPC.
Penolakan terhadap Safitri Malik Soulissa oleh seluruh pengurus PDIP di semua tingkatan kabupaten Bursel telah ditandatangani Sabtu (15/02/2020). Petikan surat itu berisikan enam poin penting sebagai alasan mendasar PDIP Bursel menolak Safitiri menjadi bakal calon Bupati.
Pertama, selama Safitiri Malik Soulissa menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Buru-Bursel, dan penggurus DPD PDIP, tidak pernah menginjakan kakinya di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bursel.
Dua, safitiri malik Soulisa tidak pernah mengunjungi atau bersentuhan langsung dengan DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDIP Kabupaten Bursel.
Tiga dari hasil proses Pemilu serentak tahun 2019 lalu, TPS di Desa tempat Safitri Malik Soulissa berdomisili, TPS dimana Safitri melakukan pencoblosan, pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, kalah.
Empat, selama sepuluh tahun Pemerintahan Bupati (Suami Safitiri), kader PDIP secara keseluruhan di Bursel, tidak merasakan manfaat dari kemenangan tersebut. Lima, dari fakta di lapangan, saat proses Pileg 2019 lalu, kursi PDIP turun dari yang sebelumnya 4 kursi, menjadi 2 kursi. Secara tidak langsung menunjukan kegagalan Bupati Bursel Tagop Soulissa.
Enam, Pemerintahan saat ini yang adalah kader PDIP tidak mempunyai kontribusi terhadap PDIP Bursel. “Dengan itu, kami sangat khawatir, jika ditahun tahun yang akan datang, bukan saja kursi di parlemen akan berkurang, tetapi bisa jadi PDI Perjuangan habis dari di Bursel,”ujar kader PDIP Bursel.
Ketegasan kembali disampaikan Ketua OKK DPC PDIP, Halek Belasa, bahwa jika DPP PDIP tetap merekomendasikan Safitri Malik Soulisa sebagai Bakal Calon Bupati Bursel, maka dirinya akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan.
“Kalau sampai Rekomendasi diberikan kepada Safitri, maka kami akan mundur,” kata sejumlah pengurus yang hadir.
Sementara itu, Sekretaris Bidang Internal DPC PDIP, Sarifudin Ihsan yang direkomendasikan oleh Ketua DPC untuk menerima surat pernyataan itu mengaku, akan menindaklanjuti surat tersebut dalam rapat DPC yang akan diagendakan dalam waktu dekat.
“Ketua DPC memberikan kuasa kepada saya untuk menerima penyampaian yang disampaikan oleh Pengurus PAC, Pengurus Ranting dan Anak Ranting se-Kabupaten Bursel itu dan nanti kita tindak lanjuti,”tandasnya.
Soal penolakan ini, petinggi DPD PDIP Maluku misalnya Sekretaris DPD PDIP Maluku, Edwin Adrain Huwae yang di konfirmasi Spektrum sejak Sabtu hingga Minggu (16/02/2020) malam, belum memberikan keterangan.
Wartawan Spketrum pun mencoba menghubunginya melalui sambungan telepon maupun mengirim pesan singkat melalui SMS dan Whatsapp, namun Edwin pun tak merespon. Nomor mantan Ketua DPRD Maluku ini tidak aktif alias berada di luar jangkauan.
Sebelumnya, Bendahara PDIP Maluku Lucky Wattimury mengatakan, pemberian rekomendasi partai kepada balon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pilkada serentak tahun 2020, DPP dan DPD PDIP Maluku memprioritaskan kader.
“Kecuali, kader itu tidak layak dijual. Pemberian rekomendasi mengacu kepada peraturan partai. Sudah ada penegasan dari Ketua DPD Bapak Murad Ismail, selagi ada kader partai masuk, ya, kita prioritaskan kader partai. Kita tidak bisa mengambil orang lain dan mengabaikan kader partai,” kata Lucky Wattimury dalam satu kesempatan di Ambon.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, tentang rekomendasi calkada (Gubernur/Bupati/Walikota), PDIP akan menerbitkan (rekomendasi) secara serentak, termasuk untuk calkada kabupaten SBT, Bursel, Aru dan MBD.
“Akan keluar (rekomendasi) bersamaan dengan yang lain,” kata Hasto Kristiyanto, saat dimintai komentarnya oleh wartawan usai memaparkan materi dalam Kongres PMKRI di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Minggu (09/02/2020) lalu di Ambon, saat memberikan materi di kongres PMKRI.
Tapi Hasto tidak memastikan tentang waktu tepat penerbitan rekomendasi PDIP. Menyangkut masukan DPD tentang bakal calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah, Hasto mengaku, DPP selalu mendengar masukan DPD terkait figur bakal calon yang akan diusung PDIP. “Selama ini kita mendengar suara suara dari daerah,”katanya.
Diketahui saat Rakernas PDIP 10 Januari 2020, PDIP berencana mengumumkan 44 Bakal Calon Kepala Daerah yang diusungnya. Namun hal itu batal karena dianggap masih terlalu dini.
Dipastikan, 6 bulan sebelum Pilkada, rekomendasi PDIP sudah akan dikeluarkan. Dari 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Ditambah Kota Makassar yang pelaksanaannya diulang. Terdapat 4 Kabupaten di Maluku didalamnya, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, MBD, dan SBT. (S-01/S-16/S-14)
