AMBON, SPEKTRUM – Perlawanan yang dilakukan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno terhadap PDI Perjuangan ditunjukkan dengan cara melobi Ketum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto agar merekomendasikan adiknya sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya.
Padahal, selaku kader senior PDI Perjuangan, Barnabas Orno wajib taat azas. Sebab, azas yang dianut PDI Perjuangan adalah azas kepatuhan.
Bendahara DPD PDI Perjuangan, Lucky Wattimury menegaskan, setelah DPP mengeluarkan rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pilkada serentak 9 Desember 2020, maka seluruh kader partai baik di struktural maupun di luar, apakah itu petugas partai di legislatif atau di eksekutif, semuanya patuh. Karena hal itu merupakan budaya politik di PDI Perjuangan.
Karena itu, Wattimury mengingatkan, siapa saja yang mengaku diri sebagai kader PDI Perjuangan harus paham azas, paham budaya politik PDI Perjuangan. Sebab tidak ada orang yang melakukan langkah lain di luar yang telah ditentukan PDI-P.
“Dengan demikian saya minta kepada semua pihak, mulai dari DPD hingga pengurus ranting harus tahu betul mengamankan keputusan partai yang telah ditetapkan DPP. Kepada seluruh warga PDI Perjuangan di Maluku Barat Daya Aru, Buru Selatan dan Seram Bagian Timur, Pilkada Desember 2020 semuanya harus solid bergerak tanpa ada manuver lain yang bertentangan dengan keputusan partai sebab itu tidak baik,” kata Lucky Wattimury kepada Spektrum, Senin (13/7/2020).
Berikutnya, kata Wattimury, tugas bersama seluruh warga PDI Perjuangan adalah bekerjasama secara maksimal dan bergotong royong untuk menangkan Pilkada.
“Dalam konteks ini jangan ada orang per orang yang menempuh cara di luar kebijakan partai. Tugas kita bersama adalah amankan keputusan partai..Karena PDI Perjuangan berkepentingan dengan kekuasaan,” tandas dia.
Dalilnya, karena kekuasaan yang ada dipakai untuk melayani masyarakat. Kekuasaan yang akan kita rebut nanti akan digunakan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main dengan keputusan yang telah dikeluarkan DPP PDI Perjuangan.
Lucky Wattimury, meminta semua pengurus dan kader asal partai berlambang moncong putih di daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun ini, menjalankan seluruh perintah dan keputusan DPP PDIP.
“Jangan bertanya siapa calon yang dipilih DPP tapi bersiap untuk memenangkan calon yang telah diputuskan atau akan diputuskan DPP karena kewenangan mutlak memutuskan bakal calon adalah di DPP. FPD dan DPC, PAC dan anak ranting serta seluruh kader partai berada pada posisi melaksanakan keputusan DPP Partai,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Wattimury, kalau ada yang melawan atau tidak loyal serta tidak taat azas partai, maka PDI Perjuangan akan memecat kader dimaksud.
“Ini sudah terbukti dimana-mana. Untuk itu jangan ada lagi yang mengambil langkah diluar kebijakan partai. Terima atau tidak, suka atau tudak selagi itu telah diputuskan DPP maka kita bertugas mengawal dan mengamankan keputusan tersebut. Itu budaya politik PDI Perjuangan. Jangan pernah ada manuver lain di luar yang telah diputuskan DPP PDIP,” warningnya. (S-16)
