Anggaran senilai Rp.47 triliun diperuntukan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, untuk pembangunan infrastruktur prioritas nasional termasuk pembangunan pelabuhan dan infrastruktur vital lainnya di wilayah Maluku.
AMBON, SPEKTRUM – “Mengenai proyek imi, Menkeu menyarankan Pemprov Maluku mengajukan permintaan biaya pembangunan yang besar. Karena beliau telah menyiapkan Rp 47 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dimaksud untuk tahun 2021,” ucap Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mewakili Gubernur Maluku, Murad Ismail saat kunjungan kerja reses Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends, di Gedung Baileo Oikumene, Ambon, Sabtu, (08/03/2020).
Kepastian Menkeu merealisasikan anggaran 47 triliun tersebut, juga berkat kerja keras DPR/DPD RI Dapil Maluku serta Pemprov Maluku, serta Pemda Kabupaten dan Kota, termasuk lembaga terkait lainnya di Kementerian Bappenas.
Alhasil, sejumlah proyek prioritas nasional bakal dikerjakan, salah satunya trans jalan di kepulauan Maluku.
“Pak Gubernur menyebut, butuh biaya Rp 2 Triliun untuk pembangunan. Namun, Menkeu Sri Mulyani justru menyarankan Pemprov Maluku meminta anggaran proyek yang lebih besar,” ungkap Kasrul, mengutip percakapan Gubernur Murad dan Menkeu Sri Mulyani.
Gubernur Maluku juga menginginkan seluruh kabupaten dan kota di Maluku mendapat pasokan aliran listrik.
Keinginan ini, lebih cepat dari target Pemprov Maluku yakni Maluku Terang baru akan tercapai di tahun 2021.
“Target Pemprov tahun depan, seluruh daerah di Maluku harus mendapatkan listrik. Namun, Pak Murad berkeinginan lain. Beliau menginginkan target tersebut harus terlaksana di tahun ini bukan 2021,” kata Kasrul.
Selain itu, Gubernur mengapresiasi kinerja Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends di periode sebelumnya maupun saat ini, perihal aspirasi dan kepentingan masyarakat di Senayan.
Asprisasi dan kepentingan tersebut diantaranya mendorong ditetapkan Undang-Undang Kepulauan dan penetapan PI 10 persen Blok Masela.
“Ibu Mercy disarankan tetap bekerjasama dengan tiga anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku lainnya, mengenai aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional. Beliau dan rekan-rekan harus terus meningkatkan kinerja dan mengawal kepentingan masyarakat Maluku di pemerintah pusat,” tandas Kasrul. (S-16)
