Marasabessy Dinilai Tidak Berempati Kepada Rakyat

Fauzan : Perencanaan Pembangunan Dikuasai Oligarki

AMBON, SPEKTRUM – Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Muhammat Marasabessy dinilai tidak memiliki empati terhadap persoalan rakyat.

Penilaian ini disematkan anggota DPRD Maluku sebab, Marasabessy tidak pernah menghadiri undangan DPRD khususnya Komisi III untuk rapat bersama membahas persoalan rakyat.

“Kepala Balai Sungai yang baru bertugas di Maluku saja hadir memenuhi undangan komisi untuk rapat bersama, tapi kepala Dinas PUPR Maluku boro-boro datang, staf saja tidak ada,” kata anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri saat rapat bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku membahas kerusakan jalan Nusalaut, Rabu (01/11/2022).

Rapat tersebut, membahas kerusskan jalan di Pulau Nusalaut khususnya ruas jalan Sila – Leinitu – Ameth. Dari 23 km ruas jalan yang rusak ada 2 km yang rusak parah dan mengancam keselamatan manusia.

Kerusakan jalan di Pulau Nusa Laut dilaporkan Lutfi Sanaky dan salah satu staf Negeti Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah.

Masyarakat yang melaporkan kondisi jalan tersebut berharap bisa bertemu dengan Kepala Dinas PUPR Maluku yang saat ini merangkap sebagai Pj. Bupati Maluku Tengah.

Ssyangnya, kehadiran Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku diwakilkan kepada Kepala Bidang Bina Marga, Ir. Aty Tuanaya serta salah satu staf SDA.

Pada saat rapat, Fauzan menjelaskan, dalam catatannya, sudah dua kali rapat evaluasi tentang Inpres tanpa kehadiran Dinas PU.

“Sekali lagi saya bilang, untuk kondisi darurat seperti Nusalaut, jangan janjikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sebab Inpres masih dievaluasi Bappenas dan Kementerian Keuangan. Usulan kita triliunan belum tentu disetujui,” jelas Fauzan.

Namun, lanjut politikus PPP ini, pada lokasi yang ada oligarki dilakukan pekerjaan misalnya perbaikan selokan dan lainnya dengan biaya ratusan juta rupiah.

“Maluku tidak akan maju, harapan Ketua Komisi III kepada Murad Ismail tuh sangat tinggi dengan nyanyian gubernur bukan mengharapkan APBD dan segala macam, tapi realitas kerja OPD kayak begini nol besar,” tandasnya geram.

Ditegaskan, pihaknya mengetahui, sejauh mana kinerja Dinas PUPR Provinsi Maluku dari hasil pengawasan yang dilakukan.
Dikatakan, hal-hal substansi terkait nyawa masyarakat jangan diabaikan.

“Jangan seperti istilah Labila Kabila, lapar bicara laeng, kanyang bicara laeng,” katanya jengkel.

Pihaknya lanjut Fauzan, sangat paham dengan sedikitnya APBD Maluku, tapi kemudian perencanaan dikuasai oligarki tanpa meletakan skala perioritas pembangunan yang baik maka korbannya masyarakat.

“Kasihan masyarakat yang memang nasibnya sudah kasihan. Karena memang kita miskin ekstrim,” tandasnya.

Fauzan menjelaskan, APBD dikuasai Negara, jangankan di wilayah eksekusi mulai dari perencanaan dikuasai negara.
“Tapi kalau perencanaan bobrok kayak begini apa yang bisa diharapkan,” katanya.

Kekesalan Fauzan sangat beralasan, lantaran banyak infrastruktur dasar manusia seperti jalan, talud dan lainnya yang rusak akibat bencana hingga kini tidak terselesaikan.

“Jangan jauh-jauh ke Seram Bagian Timur atau Nusalaut, di Kota Ambon saja,misalnya longsoran di Galunggung hingga kini tidak tertangani juga Jembatan Jodoh samping asrama mahasiswa. Itu yang saya bilang bahwa, kita harus menunggu karena pembangunan yang ada tanpa peta perencanaan,” tegasnya.

Selain itu lanjutnya, belum terlihat niat baik pemerintah daerah untuk meminimalisir korban bencana.

“Kalau ada niat baik, longsoran Galu ggung pasti beres. Ini etalase Provinsi Maluku,” katanya tegas.

Fauzan mengaku, telinganya bahkan hampir tuli lantaran selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Ella Sopalauw bahkan dia kali tim diturunkan ke lokasi bencana namun hingga kini tidak ada realisasinya.

“Sampaikan hal ini kepadanya, bilang saya yang sampaikan,” katanya jengkel. (HS-16)