AMBON, SPEKTRUM – Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL), Kamis (5/11/2020) demo di halaman Kantor Gubernur Maluku, menuntut sejumlah persoalan yang melilit pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) diselesaikan atau dimediasi Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Koordinator lapangan (Korlap), Jhones Manutilaa berorasi bergantian dengan Piter Titirloloby, menyampaikan ada kurang lebih Rp. 900.000.000,- bahan material milik warga yang sudah digunakan untuk pembangunan jalan di Seirangurangar dan Rp. 300.000.000,- nilai nominal material pasir dan batu di Kecamatan Yaru yang sudah dikumpulkan dan diserahkan warga kepada kontraktor dengan perjanjian akan dibayar namun sampai kini tidak ada realisasinya.
Orator juga menyentil pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Maluku untuk pemkab KKT yang dinilai tak wajar.
Selain itu, orator juga memprotes penanganan sekitar 248 penumpang KMP Sabuk Nusantara 34 saat tiba di pelabuhan Saumlaki dimana para penumpang diangkut menggunakan troli/Derek. Mereka menyebut perlakukan tersebut tidak manusiawi, menganggap manusia layaknya barang atau hewan.
Pendemo juga menyampaikan mosi tidak percaya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena menilai dewan tidak memiliki kinerja yang membanggakan. Belum melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
“Kami minta Bapak Gubernur untuk mengevaluasi dan menegur keras Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keadilan sosial terabaikan,” teriak salah satu orator. (S.17).
