Wabup : Pemkab Aru Respon Meminimalisir Tingkat Kekersan
DOBO, SPEKTRUM – Mungkin dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Kabupaten Kepulauan Aru, masalah ini masih menjadi perhatian serius Pemkab Kepulauan Aru untuk menurunkannya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami merespon kegiatan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Aru ini. Justeru sosialisasi mengatasi kekerasan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku ini, sangat baik untuk mengatasi dan meminimalisir tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aru,” jelas Wakil Bupati Aru, Muin Sogalrey, SE kepada wartawan, Kamis, (16/3/2023) di sela-sela kegiatan Forum OPD se-Maluku yang digelar di gedung Sita Kena, Dobo.
Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 2 (dua) hari (16-17 Maret 2023) di Kabupaten Aru, mengusung tema, ‘Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender & Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Maluku’ diikuti 6 (enam) kabupaten/kota yakni, Kabupaten MBD, KKT, Malra, Kota Tual, Bursel dan Kabupaten Aru sebagai tuan rumah 2023 ini.
Menurut Sogalrey, kepercayaan Gubernur Maluku untuk menyelenggarakan kegiatan Forum OPD di Kabupaten Aru, merupakan sebuah kebanggaab bagi instansi OPD terkait demi mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan hak anak. Pasalnya untuk anak-anak sebagai generasi bangsa, harus mendapat perhatian dari para orang tua dan instansi terkait demi menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Aru ini.
“Anak-anak sebagai denerasi penerus bangsa, harus mendapat perhatian dari orang tua dan instansi terkair serta berbagai pihak. Saya akui, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kami yakin, secara perlahan dan terus-menerus disosialisasikan, saya pastikan tungjat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aru akan menurut. Saya yakin itu,” tegas Sogalrey.
Di tempat yang sama, Kadis P3A Promal, Dra. Halimah T. Soamole, M.Si menambahkan, dari informasi 11 kabupaten/kota se-Maluku, tingginya tingkat kekerasan perempyan dan anak salah satu faktor adalah mengenai tingkat perekonomian keluarga dan rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak.
“Terhadap itulah, berbagai masukan dari kabupaten/kota se-Maluku mengenai tingkat kekerasan perempuan dan anak menjadi perhatian penting Dinas P3A Maluku hingga kabupaten/kota. Untuk itu Forum OPD ini perlu kami lakukan demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku,” tutur Soamole.
Dirinya menambahkan, data kekerasan yang diterima, Dinas P3A Maluku menyampaikan ke Kementerian di pusat. Dan dari masukan-masukan Dinas P3A kabupaten/kota se-Maluku, ada sejumlah rekomendasi yang diangkat. Kemudian diimplementasikan dalam Forum OPD se-Maluku.
“Selain kekerasan terhadap perempuan dan hak anak, ada juga masalah gender menjadi perhatian kami. Bahkan ada bantuan-bantuan diberikan ke keluarga-keluarga yang perlu diperhatikan. Ini semua demi meningkatkan perekonomian keluarga, dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi keluarga di masyarakat,” ketus Soamole. (HS-05)
