AMBON, SPEKTRUM – Serangan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah mendunia. Indonesia termasuk Maluku ikut terdampak pandemi ini. Aktivitas perkantoran dan instansi pendidikan termasuk masyarakat ikut terganggu. Anggaran belanja tahun 2020 ini, harus difokuskan guna penanganan atau penanggulangan COVID-19.
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM) Provinsi Maluku, Dr. Abidin Wakano mengakui, akibat menjalarnya Covid-19 di tanah air, telah mengganggu kegiatan BAN Sekolah Madrasah Provinsi Maluku.
Bahkan perencanaan (planning) kegiatan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Maluku tahun 2020 ini, turut “terdampak Covid-19”.
Pasalnya, rencana tahun ini BAN SM Maluku harus mengakreditasi dan reakreditasi sebanyak 720 sekolah dan madrasah di 11 kabupaten dan kota se-Maluku, terpaksa harus dipangkas alias dikurangi, melalui kebijakan BAN Sekolah Madrasah Pusat.
Kegiatan BAN SM pun lebih diifokuskan kepada perbaikan sistem pelatihan dan peningkatan kapasitas asesor.
“Bahkan Rapat Koorinasi Nasional dilakukan secara online dan baru dilaksanakan pada akhir April nanti. Setalah itu baru penetapan Sekolah dan Madrasah yang akan divisitasi,” ujar Dr. Abidin Wakano, kepada Spektrum di Ambon, Sabtu, (11/04/2020).
Dikemukakannya, dari jumlah 720 Sekolah dan Madrasah yang harus divisitasi, tetapi yang terealisasi sebagai pilot projek tahun ini berkisar hanya 150 sekolah/marasah saja. “Tentunya paling sedikit,” imbuhnya.
Untuk itu, kata dia, bagi sekolah dan madrasah yang belum bisa diakreditasi tahun ini, secara otomatis diperpanjang masa akreditasinya.
“Penetapan dan pencairan anggaran baru bisa direalisasi setelah Rakornas Online pada akhir April 2020 ini,” tambahnya.
Diakuinya, ini semua dampak atau akibat dari mewabahnya Corona Virus di tanah air.
Menurutnya, pilot projek secara nasional terdapat 5000 sekolah dan madrasah. Bila dibagi untuk 34 provinsi se-Indonesia, sambungnya, maka jumlah masing-masing provinsi hanya memiliki 170 sekolah/madrasah yang harus divisitasi.
Namun karena ada provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng dan beberapa lainnya, yang memiliki jumlah sekolah lebih banyak, sehinggai jatah mereka pun lebih banyak.
“Secara otomatis, paling tinggi untuk BAN Sekolah Madrasah Maluku, cuma 150 atau 100, yang masuk pilot projek,” jelasnya. (S-14)
