AMBON, SPEKTRUM – Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Masohi mendesak DPRD dan Dinas Perhubungan Maluku Tengah, segera mengevaluasi pelayanan PT. Darma Indah dan memanggil Bosnya Siong untuk di mintai pertanggungjawabannya atas insiden matinya mesin pada kapal-kapalnya yang melayari rute Tulehu-Amahai dan sebaliknya.
Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Masohi, Rickho Waileruny mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah sebagai representasi masyarakat harus dapat mengevaluasi kinerja atau pelayanan PT. Darma Indah.
“Sudah beberapa bulan terakhir ini aktivitas pelayanan PT darma indah buruk sekali, membuat masyarakat resah,” ungkapnya melalui telepon seluler kepada Spektrum Kamis (15/9).
waileruny beberkan fakta kalau kejadian yang sama kembali terulang lagi yakni rusaknya bagian mesin pada kapal Expres Bahari E 1, sehingga keberangkatan calon penumpang kapal cepat tujuan Tulehu-Amahai, tertunda beberapa jam.
“Mesin mogok ditengah laut, dan baru-baru ini kapalnya tidak bisa melakukan pelayaran karena mesin tidak menyala, padahal penumpang sudah siap untuk berangkat,ini jelas sangat merugikan penumpang selaku pengguna jasa dan juga sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan penumpang apabila terjadi hal-hal yang lebih buruk”tegasnya
Untuk itu Waileruny mendesak DPRD Maluku Tengah untuk harus tegas melihat persoalan ini dikarenakan, hal tidak terjadi sekali saja, namun sudah berulangkali, hal ini dianggap sebagai bagian dari ancaman keselamatan calon penumpang.
“Kapal-kapal yang tua diganti saja dengan yang baru apabila pengujiannya tidak memenuhi kriteria atau tidak layak untuk melakukan operasional di lingkup Kabupaten Maluku Tengah,” tandasnya
Bukan soal itu saja, Waileruny juga meminta adanya ketegasan dari DPRD maupun Dinas Perhubungan Maluku Tengah, terkait tarif angkutan laut, karena pihak PT Dharma Indah menaikan harga tiket tanpa ada koordinasi dengan instansi terkait
“Kenapa ada kenaikan tarif kapal cepat yang begitu signifikan, DPRD dan Dinas Perhubungan harus melihat ini jangan mereka seenaknya saja menaikan tarif ikut mau mereka ,negara ini ada aturannya jadi semuanya harus sesuai dengan aturan dalam negara maupun di daerah bukan ikut mau sendiri.
Mereka mau untung besar dan mencekik masyarakat pengguna jasa transportasi laut “.pungkasnya (HS 10)