AMBON, SPEKTRUM – Setelah ada satu pasien positif Covid-19 di Provinsi Maluku, Pelaksana Tugas (plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (kanwil Kemenag) Provinsi Maluku, Djamaludin Bugis, menggelar pertemuan dengan pimpinan umat beragama yakni Ketua MUI, Sinode, Keuskupan, PGLI, Walhi dan PHDI guna mengambil langkah pencegahan dengan pendekatan agama.
“Dari pertemuan tersebut ada beberapa kesepakatan berupa instruksi yang akan disampaikan pimpinan agama kepada seluruh komunitas agama di Maluku yakni, agar senantiasa gelar doa keselamatan bagi Maluku juga bangsa dan negara,” kata Bugis saat konferensi pers di Lobi Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Senin, (23/03/2020).
Selain itu, tambah Bugis, diinstruksikan kepada seluruh umat beragama untuk melaksanakan ibadah rutin misalnya sholat, ibadah minggu dan lainnya ditiadakan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. “Teknis akan dibicarakan tokoh-tokoh agama,” terangnya.
Juga hari besar keagamaan seperti Isra Miraj, Paskah, Nyepi, Bulan Ramadhan, dan lainnya pun diinstruksikan atau tidak dilakukan dengan mengumpulkan jamaah, namun dilakukan di rumah warga.
“Kegiatan yang mengumpulkan Jamaah banyak di masjid atau gereja ditiadakan lantaran sudah ada satu pasien positif Covid-19,” kata Bugis.
Bugis menambahkan, untuk hajatan nikah atau perkawinan untuk kalangan Islam telah diinstruksikan berdasarkan edaran Dirjen Masyarakat Islam bahwa kegiatan Nikah mulai terhitung Senin, (23/03) ditiadakan.
“Sekalipun dilaksanakan di Balai Nikah KUA kecamatan. Biasanya akan mengumpulkan keluarga dalam jumlah banyak untuk itu diinstruksikan untuk tidak dilaksanakan. Untuk perkawinan umat beragama lainnya di Catatan Sipil telah dilakukan himbauan untuk dibicarakan dengan pimpinan umat,” jelasnya.
Bugis juga menjelaskan untuk sementara waktu pelaksanaan Umroh dihentikan atau ditunda sementara berdasarkan kebijakannya Pemerintah Arab Saudi.
“Tujuannya untuk memperoleh nilai kemanusiaan karena keselamatan lebih utama dalam pelaksanaan ibadah,” katanya.
Bugis juga membantah isu yang berkembang di lingkungan masyarakat jika Ibadah Haji tahun 2020 ditunda.
“Itu tidak benar, karena saat ini pihak Kementerian Agama RI sedang lakukan persiapan pelaksanaan Ibadah Haji, hingga empat bulan mendatang kita lihat perkembangan dan juga merujuk pada kebijakan dan keputusan Pemerintah Arab Saudi,” katanya.
Penaundaan Umroh bukan karena kebijakan Pemerintah RI, tetapi atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi. “Kita tunggu saja. iisu tentang tidak adanya Ibadah Haji, itu tidak benar,” tegasnya. (S-16)
