AMBON, SPEKTRUM – Tebaran ancaman perombakan kabinet (reshuffle) dari Presiden RI, Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi ini, dinilai sekadar omong kosong. Aksi marah-marah Jokowi saat memimpin rapat kabinet, 18 Juni 2020 lalu, menyita mata publik Indonesia.
Statemen Presiden RI menjadi topik perbincangan hangat di tengah khalayak. Bahkan merambah ke jejaring sosial media. Sikap marah-marah Jokowi tersebut menuai pro dan kontra.
Presiden Jokowi mempersoalkan kinerja para menteri kabinet yang tidak maksimal dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, hingga melontarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet secara tiba-tiba.
Menyikapi ancaman Presiden Jokowi, Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo), Dian Cahyani menilai, ancaman reshuffle Presiden Jokowi hanya sebatas omong kosong. Sebab, sampai saat ini ancaman tersebut belum terwujud.
“Sesuai dengan pernyataan presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Jangan omong doang,” kata Dian Cahyani melalui keterangan persnya, Selasa (14/7/2020).
Magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini berujar, Presiden Jokowi harus menepati janjinya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugas. Bila tidak, performa kinerja pemerintah akan menurun di masa wabah Covid-19.
“Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tau bagaimana kelanjutan program kerja nya, presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan aja mau resuffle,“ sindirnya.
Sebaliknya, kata dia, jika presiden melakukan reshuffle akan mendapatkan simpati masyarakat yang sedang kesal dengan kinerja para menterinya. Reshuffle musti dilakukan atas basis kinerja dan data,” tambahnya.
Dian Cahyani juga menyoroti beberapa pos kementerian yang harus dievaluasi karena kinerja Mereka tidak begitu bagus selama pandemi ini.
“Kementerian di bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang PMK yang perlu mendapatkan sorotan dan perlu dirombak,” anjur Dian.
“Bila presiden mau memperbaiki kinerja para menteri, ya saat ini merupakan waktu yang tepat mengevaluasi menterinya, biar sejalan dengan konsep the new normal pemerintahan,” tutur Dian Cahyani. (S-14)
