AMBON, SPEKTRUM – Kehadiran Ikatan Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI) dibawa komando Mat Marasabessy Kepala Dinas PUPR Maluku dan Sadeli Ie Plh. Sekda Maluku mulai melamcarkan aksi dengan ‘memeras’ calon wisudawan.
Padahal, hingga saat ini IKAPATTI tidak memiliki visi dan misi jelas, yang bisa diandalkan untuk menjamin kesejahteraan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan di Kampus Orang Basudara ini.
Aksi ‘pemerasan tersebut diterapkan dalam bentuk, pemberlakukan pungutan sebesar Rp 220.000 kepada calon wisudawan. Akibatnya, terjadi penolakan dari mahasiswa.
Mahasiswa yang tergabung dalam ‘Aliansi Mahasiswa Menggugat dan Revolusi Beta Kudeta’ menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Registrasi dan Pusat Statistik Universitas Pattimura, pada Rabu (8/12)2021).
Mahasiswa tidak terima pemberlakuan biaya alumni sebesar Rp. 220.000 kepada para calon wisudawan dan wisudawati Universitas Pattimura Ambon.
Mahasiswa mendesak agar Rektor Unpatti mengevaluasi keberadaan IKAPATTI, karena dalam penilaian mereka IKAPATTI hanya mau menggarap kantong calon wisudawan tahun 2021.
Desakan tersebut disampaikan salah satu calon wisudawati, Yetty Suat kepada Spektrum kampus Unpatti, Jumat (10/12/2021).
“Evaluasi ini penting karena kehadiran IKAPATTI tidak ada manfaat serta kontribusi nyata kepada mahasiswa maupun universitas. Jadi kami tegaskan kepada pihak Rektorat untuk membubarkan IKAPATTI,” tegasnya.
Uang alumni yang dibebankan kepada calon wisudawan bisa dikategorikan sebagai pungutan liar yang dilakukan dengan modus uang alumni, akan digunakan untuk pembangunan Sekretariat IKAPATTI.
“Pertanyaannya, apakah tidak ada upaya lain dari panitia pembangunan Sekretariat IKAPATTI selain memasukan dana tersebut sebagai salah satu pungutan ke calon wisudawan. Pasalnya, kami belum bekerja dan masih mengharapkan orang tua lagi pula tidak semua orang tua calon wisudawan masuk dalam kategori orang kaya,” katanya.
Mestinya lanjut Yetty, ikatan alumni mengupayakan langkah-langkah untuk meringankan beban mahasiswa yang baru mau merangkak ke dunia kerja.
“Ini beda, malah mau memeras,” sesalnya.
Yetty mengaku pihaknya telah mencoba menghitung total anggaran yang akan terkumpul jika seluruh calon wisudawan mengumpulkan uang senilai Rp 220.000. “Uang yang nantinya akan terkumpul diperkirakan akan terkumpul lebih dari Rp 375 juta. Laly bagaimana pertanggungjawabannya,” kata Yetty. (Tim)