PIRU, SPEKTRUM – Masyarakat Negeri Piru, Kabupaten Seram Bagian Bara, akan kena dampak, jika tidak merawat dan menjaga ekosistim hutan dengan baik. Hasil hutan di Pulau Seram dikuras para pemilik modal, tapi masyarakat menikmati dampak negatifnya.
Pelaksana Raja Piru, Riyanto Manupassa dituding “cuci tangan” dari masalah negeri atau desanya. Bebera orang warga Piru menjelskan, hutan di Petuanan Negeri Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mulai dibabat. Kayu-kayu ditebang dengan tidak memperhitungkan dampak negatifnya di kemudian hari.
Seperti di Dusun Waihuang, Negeri Piru yang merupakan Negeri Adat, para pemodal menggunakan kesempatan orang dalam di Pemerintahan Negeri Piru untuk kepentingan pribadi.
Riyanto Manupassa mengaku, tidak mengetahuinya. Seakan melakukan pembiaran. Setelah mengetahui informasinya, dia baru mau mengevaluasi staf pemerintahannya.
“Banyak hutan di petuanan Negeri Piru yang isinya sudah dikuras habis para pemodal. Kayu-kayu telah ditebang seenaknya p. Tapi, apakah mereka memikirkan akibat di kemudian hari yang nantinya dinikmati anak-anak cucu mereka?,” kata M. Johasen, warga Negeri Piru kepada Spektrum, Jumat, (28/2/2020) di Piru.
Dia mencontohkan, penebangan hutan di Dusun Waihuang, petuanan milik Negeri Piru. Kayunya diambil, dan mendapat ijin dari Staf Negeri Piru. Tetapi uang untuk Kas Negeri tidak masuk, bahkan Plt.Raja Piru seakan kurang peduli dan mencuci tangan dari persoalan desa tersebut.
Sementara ijin yang diberi Pemerintah Negeri sudah berakhir, dan proses pekerjaan penebangan kayu masih saja berlanjut di Dusun Waihuang. Setelah dikonfirmasi ke Plt.Raja Piru, Riyanto Manupassa mengaku tidak mengetahuinya.
“Kalau soal penebangan dan pekerjaan kayu di Dusun Waihuang (petuangan milik Negeri Piru-red) saya tidak pernah mengetahuinya. Tidak ada informasi dari ‘Kewang Hutan’ (penanggung jawab areal hutan-red) dan itu menjadi kewenangan ‘Kewang Hutan’ tersebut,” akui Riyanto Manupassa melalui sambungan teleponnya.
“Setelah mengetahui informasi ini, saya akan membuat pertemuan untuk mengevaluasi staf saya. Apalagi ijin yang diberi staf saya, dan uang tidak masuk ke Kas Negeri. Jadi, saya akan evaluasi kerja staf pemerintahan saya,” akui dia.
Sementara informasi yang diperoleh dari warga lain menjelaskan, ada banyak masalah yang terjadi dalam Negeri Piru. Apalagi saat ini pemerintah menggelontorkan biaya ADD/DD cukup banyak setiap tahunnya. Namun, program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur Negeri Piru seakan pincang. (MG-06)
