SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyoroti tingginya ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai darurat yang membutuhkan perhatian serta tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Hendrik saat membuka Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang digelar di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).

Forum yang menghadirkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Veronica Tan, unsur Forkopimda, Komnas Perempuan, akademisi, organisasi perempuan, serta tokoh perempuan dari 11 kabupaten/kota itu menjadi wadah memperkuat sinergi dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak di Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menyampaikan apresiasi atas kehadiran Veronica Tan yang dinilainya sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah kepulauan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Veronica Tan, yang telah berkenan hadir di Kota Ambon dalam Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau pada hari ini. Kehadiran Ibu Wakil Menteri merupakan wujud nyata perhatian dan komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di wilayah Maluku,” ujar Gubernur.

Hendrik menegaskan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Namun sebagai provinsi kepulauan dengan 1.422 pulau dan wilayah laut mencapai 93,52 persen, Maluku menghadapi tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, terpencil, dan terluar.

“Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Maluku membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah lain, agar dapat menjangkau masyarakat pesisir, wilayah terpencil, terluar dan tertinggal hingga komunitas adat,” tegasnya.

Menurut Hendrik, perempuan Maluku selama ini memegang peran vital dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus merawat nilai-nilai persaudaraan yang menjadi fondasi kehidupan sosial di Maluku.

“Perempuan Maluku memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka adalah penjaga nilai-nilai kehidupan, perawat keluarga, penggerak ekonomi, sekaligus penjaga nilai-nilai persaudaraan sejati yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku,” ungkapnya.

Meski demikian, berbagai persoalan masih membayangi perempuan dan anak di Maluku. Mulai dari kekerasan seksual, perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kemiskinan, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Kita menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari semua pihak. Selain itu, persoalan perkawinan anak, ancaman tindak pidana perdagangan orang, kemiskinan, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan yang harus kita selesaikan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri PPPA RI Veronica Tan menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi kasus. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat dari lingkungan keluarga, komunitas hingga desa.

Dia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

“Mari kita bersama-sama melebarkan jejaring perlindungan perempuan hingga ke seluruh pelosok kepulauan Maluku, memastikan kepentingan perempuan masuk dalam setiap kebijakan pembangunan, dan menjadikan perempuan sebagai bagian utama dari kemajuan Maluku,” tutupnya.

Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan gender, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak di Maluku. (RED)

Admin
Penulis