AMBON, SPEKTRUM – Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Maluku, Evert Kermite, menyayangkan agenda perjalanan dinas Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Maluku, Barnabas Nathaniel Orno ke Jakarta, yang endingnya urusan politik.
Evert mengutarakan alasan mendasarnya, karena perjalanan dinas Wagub Maluku itu telah bermuara kepada ranah poltiik praktis. Barnabas ikut melobi rekomendasi partai politik yakni Golkar, untuk dikantongi Desianus “Odie” Orno, agar bisa calon Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), untuk Pilkada 9 Desember nanti.
Langkah Barnabas Orno tersebut dinilai telah melanggar aturan partai berlambang Banteng Moncong Putih, yang telah membesarkannya. Padahal, Barnabas Orno notabene kader PDIP Maluku.
“Selaku kader PDI-P senior, saya sangat menyesalkan langkah politik Barnabas Orno, kader PDI-P itu. Statusnya saat ini Wagub Maluku. Kalau alibi jalan dinas, mengapa kemudian urusannya politik yakni lobi rekomendasi partai untuk adiknya? Tentu langkah bersangkutan telah melanggar aturan partai,” tegas Evert Kermite, saat dimintai tanggapannya oleh Spektrum melalui sambungan telepon, Minggu (12/7/2020).
Padahal, selaku kader dan dibesarkan oleh PDIP, Barnabas Orno kemudian diorbitkan ke kancah perpolitikan lokal mulai kabupaten hingga provinsi.
Awalnya, menjadi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar).
Bahkan lewat tangan PDIP pula, dia diusung hingga terpilih menjadi Bupati dua periode di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Karir politik Barnabas kian moncer. Faktanya, kini Wagub Provinsi Maluku, 2018-2023, berpaketan dengan Gubernur Murad Ismail. Ini semua diraihnya berkat andil besar partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut.
Namun keterlibatannya secara langsung dalam aktivitas politik praktis memperjuangkan adiknya, Odie Orno, sebagai Calon Bupati Kabupaten MBD, dengan melobi rekomendasi partai Golkar, langkahnya itu dinilai mencoreng marwah PDIP, bahkan melanggar aturan partai.
Pasalnya ke Jakarta, Barnabas Orno berdalih melakukan perjalanan dinas, dengan kapasitasnya selaku Wagub Maluku. Sialnya, dia justru bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hertarto, untuk kepentingan rekomendasi partai politik untuk pilkada MBD.
Menurut Evert, hal itu benar-benar melanggar aturan. Sebab, DPP PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati MBD adalah Benjamin Noach dan Kilikily. “Ini artinya, Barnabas Orno, sudah melawan aturan,” tandas Evert.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga menilai, sikap Barnabas Orno demikian, sudah terang-terangan mencoreng wajah PDI-P. Olehnya itu, Evert menyarankan Barnabas Orno silakan meninggalkan PDIP. Sehingga bebas, tidak terikat lagi dengan PDI-P. Evert juga meminta Barnabas untuk mengembalikan kartu keanggotaan PDI-P, agar bisa bebas.
“Rekomendasi yang sudah dikeluarkan PDI-P kepada Benjamin Noach dan Kilikily sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada MBD tahun 2020 ini, yang terjadi Barnabas sudah melawan aturan partai,” tegas Evert.
Ia kecewa karena sudah 47 tahun aktif di PDIP Maluku, baru menemui ada kasus seperti yang dilakoni Barnabas Orno.
“Pertanyaannya, apa yang masih kurang diberikan PDIP untuk Barnabas Orno? kasihan! ibarat PD-P sebuah rumah yang memiliki berbagai fasilitas, telah dinikamti oleh Barnabas. Bahkan dia (Barnabas Orno), telah diusung PDIP hingga sekarang menjadi Wagub Maluku, tapi bersangkutan tidak menghiraukan semua yang telah diberikan PDI-P,” kesalnya.
Untuk itu, Kermite mengusulkan kepada Ketua DPD PDI-P Provinsi Maluku, Murad Ismail, bersama para Pimpinan Parati untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Barnabas Orno.
Tujuannya, kata dia, agar yang bersangkutan tidak lagi menjadi keluarga PDI- P Maluku. Evert juga berharap kapasitas selaku Wagub Maluku, patut untuk dibicarakan di internal DPD PDIP Maluku.
Sebab kenyataannya, lanjut Evert, saat ini Barnabas tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang Wakil Gubernur, dan banyak mengurusi kegiatan-kegiatan politik.
“Sekali lagi saya mohon, supaya segera mungkin DPD PDI-P Maluku mengambil langkah tegas terhadap Barnabas Orno. sehingga kedepan kasus ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain dan seluruh kader PDIP, yang telah menikmati perjuangan PDI-P, agar tidak main-main dengan amanah yang diberikan. Saya mohon pimpinan partai mengambil langkaha tegas, agar bersangkutan tidak lagi menjadi keluarga PDI-P. Posisi Wagub pun harus di bicarakan,” desaknya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, juga Ketua Fraksi PKS, Turaya Samal, kepada Spektrum melalui sambungan teleponnya, Minggu (12/7/2020) menanggapi enteng, agenda perjalanan dinas Wagub Maluku ke Jakarta, bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, itu hal biasa.
“Kalau Wagub melakukan perjalanan dinas, itu kan masing-masing dengan tugasnya. Ke Jakarta, mungkin ada tugas yang beliau lakukan di sana. Ya mungkin kaitannya dengan kepentingan Maluku juga. Pada prinsipnya seperti itu,” kata Turaya Samal. (S-06)
