AMBON, SPEKTRUM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki banyak kekurangan baik tenaga guru maupun sarana dan prasarana.
“Dengan topografi seperti ini maka agak kesulitan karena kondisi geografi kepulauan, untuk berkunjung dari satu pulau ke pulau lainnya dibutuhkan transportasi dan dana yang besar,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Inzun Sangadji kepada wartawan di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Senin, (09/03/2020).
Untuk itu, dibutuhkan kerja yang ekstra hati-hati agar kabupaten dan kota bisa mendapatkan haknya. Ia Sangadji mengakui pihaknya akan kewalahan kalau harus melihat sendiri semua permasalahan.
“Mungkin nantinya akan dibuat satu kesepakatan dengan regulasi yang baik bersama dengan kabupaten atau kota, namun regulasinya harus diatur,” kata Sangadji.
Soal regulasi antara Pemprov dan kabupaten, Sangadji menjelaskan, pihaknya belum lama ini menerima kehadiran anggota DPRD Maluku Barat Daya.
“Pada pertemuan tersebut, anggota DPRD MBD ini menghimbau ada regulasi yang dibuat untuk provinsi dan kabupaten. Misalnya, kabupaten mau bantu apa, bangun sekolah atau apa,” terangnya.
Sangadji menjelaskan, untuk Program Guru Mobile yang akan diluncurkan pada tahun ini, pihaknya membutuhkan rumah guru atau mess guru.
Sebab mobile dilakukan di Ambon. “Kalau para guru yang mau dikirim ke satu daerah tapi tidak punya keluarga, jadi harus punya rumah atau mess. Dan itu yang akan didiskusikan dengan kabupaten dan mungkin kabupaten menyediakan rumah guru,” harapnya.
Dikatakannya, sesuai rencana guru akan dikirim ke sana selama 6 bulan kemudian ditarik ke Ambon dan jika ada daerah lain yang butuhkan maka akan dikirim ke daerah tersebut.
Selain program Guru Mobile, Sangadji juga telah merancang Program Sarjana Mengajar.
Program Sarjana Mengajar diperuntukan bagi guru SMK produktif karena selama ini guru yang mengajar di SMK tidak produktif artinya guru yang mengajar bidangnya tidak untuk SMK.
“Tapi karena kebutuhan guru di SMK maka terpaksa harus mengajar. Jadi nanti kita masukan sarjana yang sesuai dengan kebutuhan di SMK. Misalnya, SMK Tiakur butuh guru bidang studi apa maka kita kirim sarjana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah ke sana,” jelasnya.
Salah satu daerah yang telah disiapkan menerima program Sarjana Mengajar adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
“Sewaktu saya ikut kunjungan Gubernur ke daerah tersebut sangat miris. Ada sekolah yang punya 1 guru PNS jadi itu yang harus diperhatikan. Memang susah di pendidikan, banyak hal yang harus dibenahi,” katanya. (S-16)
