AMBON, SPEKTRUM – Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Ramly Umasugi digoyang fungsionaris partai berlambang pohon beringin itu.
Pasalnya, mereka menilai Ramly Umasugi gagal menahkodai Partai Golkar Maluku dan tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam tubuh Partai Golkar.
Kepengurusan maupun kader menilai Golkar tak akan bisa menang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang jika sosok Ramli Umasugi tidak diganti.
Hal ini disampaikan oleh Ketua OKK, DPD I Golkar Maluku, Subhan Pattimahu, kepada wartawan di Ambon, Kamis (6/5/2021).
Menurutnya, Bupati Buru ini harus dievaluasi DPP Golkar, lantaran telah gagal menjadi pimpinan partai.
Dalam penilaiannya, sejak awal kepengurusan pada kepemimpinan Ramli Umasugi tidak pernah memiliki itikad baik untuk merangkul sesama kader.
“Sejak awal Kepengurusan, Ketua DPD Golkar Maluku, Ramli Umasugi, dalam memimpin dianggap tidak pernah punya itikad baik, untuk merangkul sesama kader, dalam semangat rekonsiliasi. Semua yang dilakukannya, karena keterpaksaan dan selalu beralasan situasional, ” kata mantan Ketua KNPI Maluku ini.
Bahkan tambah Pattimahu, banyak ‘kutu loncat’ paratai yang diberi jabatan strategis di Partai Golkar.
“Padahal, Partai Golkar tidak kekurangan kader. Tapi, ada banyak orang yang sudah dua atau tiga kali berganti partai dibawa masuk dan diberikan posisi strategis di Partai Golkar Maluku. Kita tidak tahu kredibilitas, loyalitas dan lainnya, ini sangat miris,” katanya.
Pattimahu menyoroti soal kondisi kepengurusan yang selalu diganti atas usulan Ramly Umasugi, selalu dilakukan tanpa mekanisme melalui rapat pleno. Semua yang dilakukan hanya karena kedepatan. Padahal hal tersebut telah diatur dalam AD/ART Golkar, tapi tidak pernah diindahkan. “Akibat sering mengganti kepengurusan, sehingga menyulitkan DPD Golkar Kabupaten/Kota, untuk berkoordinasi, termasuk DPD Golkar Provinsi sendiri yang sulit berkoordinasi khususnya organisasi sayap, ” cetusnya.
Pattimahu menyebutkan, ketika perjalanan selama satu tahun menjadi ketua DPD Golkar Maluku yang belum dilantik secara defacto, Ramli tidak memiliki rencana atau tujuan baik guna menentukan arah partai kedepan. “Selama ini, kita tidak tahu apa tujuan Golkar Maluku. Sebenarnya Ramli Umasugi ini, mau bawa arah Golkar kemana? Bahkan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pun belum pernah digelar, sehingga tidak ada satupun program partai yang telah dibuat, ” kesalnya.
Bukan hanya itu, dalam proses konsolidasi internal ada sekitar lima kali Musda untuk ditarik masuk ke DPD Golkar Maluku. Ini akhirnya mengindikasikan terjadi dualisme di DPD Golkar Kabupaten/Kota, sehingga menimbulkan perpecahan. “Saudara Ketua DPD Golkar Maluku, Ramli Umasugi acuh dan sengaja membiarkan konflik Musda berjalan berlarut-larut. Ini sudah tentu sangat mengganggu amanat Partai dan sangat menganggu konsolidasi organisasi hingga Desember 2021,” akuinya.
Karena itu, ia meminta ketua Umum DPP partai Golkar untuk segera sikapi dan menurunkan carataker DPD Golkar Provinsi Maluku untuk bisa mengayomi dan membawa partai berlambang pohon beringin ini kedepan.
“Kami yakin sungguh, kalau masih tetap seperti ini dan masih berjalan maka jangan menghayal, tetapi kita akan sulit mendapatkan kemenangan pilkada nanti kalau kondisi kepemimpinan Golkar masih seperti ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Maluku Vonny Litamahuputty juga menyampaikan hal yang sama.
Menurutnya, kekalahan Golkar di tiga kabupaten pada Pilkada Desember 2020, adalah catatan buruk perjalanan Partai Golkar sepanjang kurun waktu 30 tahun terakhir. “Dan Ini disebabkan akibat lemahnya konsolidasi partai, dengan tidak melibatkan instrumen partai seperti ormas, sayap, serta para senior Golkar. Olehnya itu, DPP harus mengambil langkah cepat guna menyelamatkan partai ini, agar bisa bersaing di 2024. Kami sebagai kader dan fungsionaris Golkar Maluku, yakin sungguh dengan kepemimpinan Ramli Umasugi seperti sekarang ini, akan sangat mengancam seluruh proses menuju Sukses Pilkada, Pilpres dan Pileg 2024, termasuk untuk membawa ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto ke kursi Presiden RI,” ujarnya.
Dalam kondisi inilah maka pihaknya mendesak, Ketua Umum DPP Partai Golkar, agar segera mengevaluasi Ramli Umasugi sebagai ketua DPD partai Golkar Maluku, dengan segera menurunkan karateker pimpinan DPD Partai GOLKAR Maluku.
Litamahuputty menjelaskan, dalam proses konsolidasi kurang lebih terdapat lima Musda yang ditarik ke DPD Golkar Maluku. “Ini mengindikasi terjadi dualisme di DPD Golkar Kabupaten/Kota dan terjadi perpecahan. Sayangnya, saudara Ketua DPD Golkar Maluku Ramly Umasugi acuh dan sengaja membiarkan konflik Musda berjalan berlarut-larut hal ini tentu mengganggu amanat Partai dan sangat menganggu konsolidasi organisasi hingga Desember 2021.
Juga kata wartawati senior ini, kondisi kepengurusan yang bergonta ganti atas usulan saudara Ramly Umasugi sebagai Ketua DPD Golkar Maluku, tanpa mekanisme rapat pleno yang adalah keputusan tertinggi yang dalam mekanisme partai tertuang jelas dalam AD/ART Partai.
“Akibat sering mengganti kepengurusan, menyulitkan DPD Golkar Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi, termasuk DPD Golkar Provinsi sendiri yang sulit berkoordinasi khususnya organisasi sayap. Kekalahan Golkar di tiga kabupaten pada Pilkada Desember 2020 adalah catatan buruk perjalanan Partai Golkar sepanjang kurun waktu tigapuluh tahun terakhir,” katanya.
Dijelaskan, hal ini disebabkan lemahnya konsolidasi partai dengan tidak melibatkan instrument partai seperti ormas, sayap, para senior Golkar.
“Kami sebagai kader dan fungsionaris Golkar Maluku yakin sungguh dengan kepemimpinan saudara Ramly Umasugi seperti sekarang ini akan sangat mengancam seluruh proses menuju Sukses Pilkada, Pilpres dan Pileg 2024 termasuk untuk membawa ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto ke kursi Presiden RI. Kami mintakan untuk Ketua Umum DPP Partai GOLKAR agar segera mengevaluasi Saudara Ramly Umasugi sebagai ketua DPD partai GOLKAR Maluku dengan segera menurunkan karateker pimpinan DPD Partai GOLKAR Maluku,” tegasnya. (HS-16)
