Bakal Bangun Infrastruktur Dasar di 55 Desa Termiskin
AMBON, SPEKTRUM – Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Muhamat Marasabessy optimis mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di Maluku.
Bahkan, Dinas PUPR Maluku bakal membangun akses jalan, air bersih, dan rumah singgah di 55 desa yang tersebar di 9 kabupaten.
“Kita terus berupaya bangun infrastruktur di Maluku agar kemiskinan ekstrim di 9 kabupaten bisa ditekan,” kata Marasabessy, kepada wartawan usai rapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku, membahas dokumen KUA/PPAS APBD 2022, Senin (29/11/2021).
Koordinator Balai-balai Kementerian PUPR di Maluku ini mengaku, ada 55 desa di 9 kabupaten di Maluku, yang akan “dikeroyok” dinas terkait bersama pemerintah kabupaten untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa yang telah ditentukan.
“Jadi kita buat perencanaan bangun jalan dan bangun sarana air bersih kita fokus ke desa-desa itu. Ini agar kemiskinan di derah itu kita bisa tekan,” tandasnya.
Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku ini mengaku, program tersebut dinamai MABES di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku.
”Bukan satu desa yang diprioritaskan. Tapi 55 desa itu dikeroyok di tahun 2022. Jadi bukan APBD Provinsi saja. Tapi ada intervensi dari APBD 9 kabupaten, juga ada sharing dana APBN. Jadi kita borong bersama,” terangnya.
Marasabessy mengakui, jika pihaknya telah mempersiapkan perencanaan selama lima tahun.
Dia mencontohkan, pembangunan infrastruktur jalan akan membuka akses ke desa-desa dengan kategori Miskin Ekstrim.
Dikatakan, untuk pembangunan infrastruktur jalan, ada ruas jalan yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi namun bisa dilakukan melalui Program Penataan Kawasan.
“Nah, dengan penataan kawasan itu kita bisa membangun jalan menuju desa-desa dengan kategori termiskin ini,” jelasnya.
Untuk itu, Marasabessy mengapresiasi kerja keras Komisi III DPRD Maluku yang menyampaikan aspirasi ini ke Pemerintah Pusat.
”Saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang sangat luar biasa. Mereka lakukan lobi-lobi di Kementerian dan Kepala Staf Presiden (KSP),” kata Marasabessy. (HS-16)