SPEKTRUMONLINE.COM, SBT – Harapan warga Dusun Wolok, Desa Undur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk memiliki ruang belajar yang layak kembali dipertanyakan.

Pasalnya, dana revitalisasi senilai Rp1,6 miliar yang sempat diharapkan untuk pembangunan ruang kelas baru di Kelas Filial setempat kini disebut dialihkan untuk rehabilitasi sekolah induk SD Negeri 8 Kilmury.

Persoalan tersebut mencuat setelah Kelas Filial SDN 8 Kilmury di Dusun Wolok sempat viral di media sosial karena kondisi bangunannya yang sederhana, berdinding gaba-gaba (pelepah sagu) dan beratap rumbia.

Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada April 2026, tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Sekretariat Kepresidenan mengunjungi SBT sekaligus meninjau langsung kondisi sekolah Filial tersebut.

Kunjungan itu sempat menumbuhkan harapan masyarakat bahwa persoalan fasilitas pendidikan di Dusun Wolok akan segera teratasi melalui bantuan revitalisasi bangunan sekolah.

Namun, harapan itu kini dipertanyakan. Warga menyebut anggaran Rp1,6 miliar yang sebelumnya digarapkan membiayai pembangunan ruang belajar di Dusun Wolok justru digunakan untuk programrehabilitasi sekolah SDN 8 Kilmury di Desa Undur, yang merupakan sekolah induk.

Warga pun mempertanyakan dasar perubahan penggunaan anggaran tersebut. M. Umar Gassam, warga Dusun Wolok menilai, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan rill masyarakat terhadap akses pendidikan.

Menurutnya, keberadaan sekolah Filial merupakan inisiatif masyarakat untuk menjawab rentan kendali atau akses menuju sekolah induk yang selama bertahun-tahun menjadi kendala bagi anak-anak di Dusun Wolok.

“Problem rill yang menjadi kendala utama bagi anak didik di Dusun Wolok untuk mengenyam pendidikan yang layak di SDN 8 Kilmury yakni jarak tempuh yang relatif jauh, kondisi jalan tidak memadai, risiko menyeberangi sungai menggunakan sampan atau rakit saat banjir dan cuaca ekstrem,” ujar Umar, Rabu (26/8/2026).

Sekolah Filial tersebut telah menjalankan proses belajar mengajar lebih dari setahun. Fasilitasnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan terdiri dari tiga ruangan. Satu ruangan digunakan secara rutin untuk siswa kelas 1. Sementara dua ruangan lainnya digunakan sebagai kelas gabungan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan siswa menempuh perjalanan menuju sekolah induk.

Menurut Umar, persoalan akses pendidikan tersebut sebenarnya telah berulang kali disampaikan oleh masyarakat kepada Pemkab SBT, baik melalui Musrembang maupun komunikasi secara langsung.

Namun, solusi yang diharapkan masyarakat tak kunjung terealisasi. Karena itu, informasi mengenai penggunaan dana revitalisasi Rp1,6 miliar untuk sekolah induk menimbulkan kekecewaan ditengah masyarakat Dusun Wolok.

Masyarakat menilai perubahan tersebut bertolak belakang dengan harapan yang muncul setelah kunjungan pempus ke lokasi sekolah Filial yang sempat viral.

Di sisi lai, Pemkab SBT membantah adanya perubahan alokasi anggaran revitalisasi untuk SDN 8 Kilmury. Dalam perjanjian kerja sama, Pemkab menyatakan lokasi pembangunan maupun rehabilitasi yang disetujui berada di Desa Undur, bukan Dusun Wolok.

Pemkab juga menegaskan keputusan penggunaan anggaran untuk sekolah induk tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar.

Perbedaan keterangan antara masyarakat dan Pemda SBT ini membuat penggunaan dana revitalisasi menjadi sorotan. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menyangkut akses pendidikan anak-anak di Dusun Wolok yang hingga kini masih menghadapi masalah rentan kendali dan infrastruktur.

Masyarakat kini berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai peruntukan dana tersebut sekaligus memastikan kebutuhan pendidikan di sekolah Filial, Dusun Wolok tidak kembali terabaikan.