AMBON, SPEKTRUM – Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal membantah ada diskriminasi terhadap warga Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Menurut Tuasikal, tidak pernah terbayang dalam benaknya untuk mendiskriminasi warga Negeri Aboru apalagi dengan kondisi bencana seperti saat ini. Tetapi, diakuinya penyaluran bantuan yang dilakukannya agak terlambat.
“Saya sendiri yang mengantar bantuan tersebut dan diterima Raja Negeri Aboru, pada Senin, 7 September 2019,” kata Tuasikal kepada wartawan usai pers konfrens di Makorem 151 Binaiya, Ambon, Rabu (9/10).
Tuasikal menambahkan jika penyerahan bantuan tersrbut dilakukan dk Negeri Hulaliu. Luasnya wilayah Maluku Tengah serta terbatasnya bantuan pada awal kejadian, menyebabkan dirinya kesulitan untuk menjangkau tiap-tiap daerah.
“Pada awal kejadian, saya sempat bermalam di lokasi terjadinya bencana, namun tentunya tidak semua daerah bisa saya datangi,” katanya mengakui.
Bantuan yang diserahkan saat itu kata Tuasikal berupa 1 ton beras, 50 karton mie instan, terpal sekitar 30 buah.
Untuk diketahui, lambatnya bantuan yang diterima masyarakat Negeri Aboru mnyebabkan warga menilai ada perlakuan diskriminasi terhadap mereka.
Padahal, hampir seluruh Negeri Aboru terkena dampak gempa berkekuatan 6,8 SR pada 26 September 2019.
Salah satu warga Negeri Aboru yang dihubungi media ini menjelaskan, hingga kini bantuan dari pemerintah tidak ada.
“Kita belum dapat bantuan dari pemerintah, kami hanya andalkan bantuan dari saudara atau keluarga yang tinggal di luar Maluku serta dari gereja,” kata Yanny Sinay yang dihubungi melalui ponselnya kemarin.
Menurut Yanny, warga Negeri Aboru adalah bagian dari masyarakat Maluku yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Kami merasa seperti didiskriminasi pemerintah. Anak-anak, perempuan hamil dan lansia tidur di hutan atau dataran tinggi karena kami kuatir terjadi tsunami serta ada sebagian masyarakat rumahnya hancur. Kamu butuh uluran tangan pemerintah,” katanya.
Saat ini kata Yanny, ada sekitar 1.100 orang yang masih mengungsi di hutan. Untuk itu, pihaknya berharap Pemda Maluku tidak pilih kasih dalam pemberian bantuan.
“Ada daerah lain yang menerima bantuan hingga tumpang tindih, sebaliknya kami, tidak pernah menerima bantuan sama sekali,” katanya gusar.
Yanny berharap, pemerintah punya empati dan membantu negeri ini tanpa diskriminasi dan pandang bulu.(S16)