AMBON, SPEKTRUM – Provinsi Maluku memiliki empat kabupaten yang berkaitan dengan daerah perbatasan, yaitu Kabupaten Malra, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru.
“Saya berangkat ke Maluku Tenggara berkaitan dengan lokasi prioritas khususnya empat kecamatan baru di Maluku Tenggara, yakni Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei besar Selatan Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang harus kita lihat secara bersama,” kata Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawain kepada wartawan di Bandara Internasional Pattimura, Ambon, Jumat (15/07/2022), usai kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara.
Rahawarin mengatakan, sejumlah infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Tenggara jadi prioritas BNPP.
“BNPP telah melakukan tracking terhadap sejumlah akses jalan di Kabupaten Maluku Tenggara, guna melihat seberapa parah tingkat jalan yang masih terisolasi hingga saat ini. Kita sudah lihat jalan yang masih terisolasi yang mungkin karena keterbatasan APBD sebagaimana perintah Mendagri Tito Karnavian,” ujar mantan Pangdam XVI Pattimura itu.
Dari proses tracking jalan yang dilakukan lanjut Rahawarin, pihaknya telah menemukan beberapa titik yang perlu diintervensi oleh BNPP melalui kementerian dan lembaga mitra BNPP, misalnya Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.
Namun, Rahawarin mengaku jika kondisi infrastruktur jalan di Maluku Tenggara tidak separah kondisi di Kabupaten Nunukan, tetapi patut dan menjadi kewajiban dari BNPP untuk dituntaskan ditahun-tahun mendatang.
“Memang tidak separah Kabupaten Nunukan tapi ini kewajiban BNPP untuk menuntaskannya di tahun mendatang,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, BNPP juga melihat adanya beberapa infrastruktur utama lain yang masih terbatas, seperti ketersediaan jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi yang harus diperhatikan.
“Selain infrastruktur jalan, kita juga lihat listrik dari sebelumnya dinyalakan hanya 12 jam, kini sudah menjadi 24 jam, tetapi belum menyeluruh termasuk jaringan telekomunikasi akan menjadi perhatian kita kedepannya,” kata Rahawarin. (HS-16)
