AMBON, SPEKTRUM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku menggelar paripurna membahas Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Gubernur Maluku tahun 2019, di Ruang Paripurna DPRD Maluku – Karang Panjang, Ambon, Rabu (02/09/2020).
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan menjelaskan, DPRD Maluku membahas LPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 sekaligus mensingkronkan laporan tersebut dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dewan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur tahun anggaran 2019, dan bersamaan dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban gubernur kami juga mengsingkronisasikan laporan tersebut dengan hasil audit BPK,” kata Wattimury.
Menurut Wattimury, diketahui bersama ada hal-hal yang ditanyakan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). “Dan sudah dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah baik Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Daerah maupun beberapa pimpinan OPD,” jelas Wattimury.
Ditambahkan, DPRD Maluku mengapresiasi laporan yang disampaikan sekaligus jawaban yang diberikan oleh tim anggaran daerah terhadap DIM yang ditanyakan oleh DPRD.
“Sebab dari jawaban yang ada sudah cukup jelas, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dipertanyakan karena berkaitan dengan implementasi di lapangan,” tandasnya.
Soal target PAD kata Wattimury, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), target PAD cukup besar yaitu 99 persen, sedangkan realisasi APBD 97,39 persen dan ini merupakan sesuatu yang sangat baik.
Wattimury juga mengakui, hal lain yang menjadi perhatian adalah PAD yang bisa dicapai melalui bidang perikanan.
“Sektor ini harus digalang terus, karena ada beberapa temuan dewan di daerah sekitar Seira, ada kapal nelayan liar yang tidak mempunyai izin beroperasi di sana, dan itu tidak ada pemasukan apa apa bagi daerah,” jelasnya.
Oleh karena itu lanjut Wattimury, Dinas Perikanan harus memperhatikan permasalahan tersebut, agar pada waktunya sektor ini bisa mendatangkan PAD bagi daerah.
“Hal lain yang dibicarakan adalah Banggar meminta Dinas Pendapatan untuk membuat rancangan pendapatan lebih realistis,” katanya.
Catatan Kritis Banggar untuk Pemda Maluku
Sidang paripurna Badan Anggaran DPRD Maluku dengan Pemerintah Daerah Maluku, Rabu (02/09) ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan. Catatan dari Banggar DPRD yang harus diperhatikan oleh eksekutif, misalnya soal mutu pendidikan di Maluku.
“Misalnya, anggaran harus digunakan sebaik-baiknya oleh jajaran terkait karena mutu pendidikan di Maluku berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan saat skors sidang paripurna Banggar DPRD Maluku bersama Pemda yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku di Ambon, Rabu (02/09).
Wattimury berharap, nantinya, mutu guru menjadi hal penting untuk diperhatikan. “Kita boleh membangun fasilitas atau sarana-prasarana, namun kalau mutu guru tidak kita perbaiki maka mutu pendidikan juga tidak akan membaik,” jelasnya.
Wattimury juga mengingatkan jika nantinya prioritas program adalah peningkatan mutu guru berdasarkan evaluasi hasil tahun 2019. Selain masalah pendidikan, DPRD Maluku juga menyoroti masalah perikanan di kepulauan Seira Kabuoaten Maluku Barat Daya.
“Karena ada beberapa temuan dewan di daerah sekitar Seira, ada kapal nelayan liar yang tidak mempunyai izin beroperasi di sana, dan itu tidak ada pemasukan apa apa bagi daerah,” jelasnya.
Disamping tidak ada pemasukan untuk daerah, kata dia, beroperasinya kapal nelayan luar tersebut telah merugikan nelayan setempat yang memiliki izin dan memberikan pemasukan bagi daerah itu. (S-16)
