Aparat Penegak Tak Bernyali

Pekerjaan proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Penyebrangan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mandek, anggaran puluhan miliar sudah dikucurkan negara. (dok-Spek)

Soal Desakan Pemeriksaan Dermaga Moa

AMBON, SPEKTRUM –  Aparat penegak hukum belum bergerak. Padahal dugaan korupsi dana pembangunan Dermaga Moa di Maluku Barat Daya, sangat terang. Elemen masyarakat kemudian menguji nyali Kejaksaan Tinggi Maluku periksa kasus ini.

Kejaksaan Tinggi Maluku diminta mengusut tuntas kasus amburadulnya proyek pembangunan Dermaga Moa. Dermaga dibangundi Desa Wakarleli Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) .

“Mantan Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Maluku, Herman Armanda harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” kata pemerhati masalah sosial, Collin Lepuy kepada Spektrum semalam.

Menurutnya, dermaga dibangun untuk tempat bersandar kapal. Masyarakat di wilayah tertinggal dan terpencil bisa terhubung satu dengan yang lain. Keterisolasian bisa disputus.