SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan strategi untuk menekan praktik rentenir dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan super mikro. Langkah ini akan diperkuat melalui pengembangan program kredit bersubsidi di kabupaten dan kota agar semakin banyak pelaku usaha kecil memperoleh modal dari lembaga keuangan resmi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat memaparkan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam Virtual Assessment TPAKD Award 2026, Selasa (28/7/2026).
Vanath menegaskan, perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman berbunga tinggi.
“Ke depan kami akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro, sehingga semakin banyak masyarakat kecil yang memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Maluku akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit bersubsidi yang telah dijalankan di Kabupaten Maluku Tengah dan kini mulai dikembangkan di Kota Tual.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan inovasi baru berupa pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program hasil kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga jasa keuangan itu diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Upaya memperluas akses keuangan tersebut didukung capaian positif sepanjang 2025. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku berhasil mencapai Rp1,02 triliun kepada 21.840 pelaku UMKM, jauh melampaui target awal sebanyak 3.000 debitur.
Menurut Vanath, capaian itu menunjukkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan mampu memperluas akses pembiayaan hingga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Tak hanya melalui KUR, TPAKD Maluku juga menjalankan berbagai program untuk memperkuat inklusi keuangan, seperti business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), peningkatan rekening inklusi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, hingga penambahan Agen Laku Pandai.
Vanath menyebut, saat ini seluruh kabupaten dan kota di Maluku telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal itu menjadi modal penting untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau wilayah kepulauan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Provinsi Maluku sebagai salah satu nominator TPAKD Award 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah mempercayakan Provinsi Maluku menjadi salah satu nominator TPAKD Award 2026. Ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat,” ujar Vanath.
Ia menambahkan, upaya memperluas akses keuangan sejalan dengan kondisi ekonomi Maluku yang terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, ekonomi daerah tumbuh 4,56 persen, disertai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp33,65 juta serta penurunan angka kemiskinan.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Vanath. (RED)
Tinggalkan Balasan