Vanath Kejar PLBN Wonreli Masuk Inpres Tahap III, Minta Semua Pihak Bergerak Cepat

SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dapat masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan PLBN Tahap III.

Desakan itu disampaikan Vanath saat memimpin rapat percepatan pembangunan PLBN Wonreli di Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, momentum pengusulan ke pemerintah pusat tidak boleh disia-siakan karena PLBN Wonreli memiliki arti strategis, baik bagi kedaulatan negara maupun pembangunan kawasan perbatasan.

“Pembangunan PLBN Wonreli wajib menjadi agenda prioritas kita bersama. Semua pemangku kepentingan harus segera melakukan koordinasi secara intensif agar pembangunan PLBN Wonreli dapat terakomodasi dalam Instruksi Presiden Pembangunan PLBN Tahap III,” ujarnya.

Vanath menegaskan, pembangunan PLBN Wonreli bukan hanya menghadirkan fasilitas perbatasan, tetapi menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

“Pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekadar membangun sarana fisik, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan. PLBN adalah simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memperkuat pengawasan wilayah negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar perdagangan lintas batas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya,” tegas Vanath.

Ia menjelaskan, Wonreli telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015. Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga menempatkan Wonreli sebagai lokasi dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan Pulau Lirang dan Pulau Wetar.

Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Vanath menekankan penyelesaian status lahan menjadi pekerjaan paling mendesak. “Legalitas lahan harus dipastikan tuntas, bebas sengketa, dan siap diserahkan kepada pemerintah pusat agar tidak menghambat proses penganggaran,” katanya.

Di saat yang sama, Pemprov Maluku juga mendorong percepatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis guna memastikan kesiapan seluruh infrastruktur penunjang, mulai dari jalan, pelabuhan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS).

Rapat tersebut juga menghasilkan pembagian tugas kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku. Pemkab MBD diminta segera menuntaskan legalitas serta hibah lahan, sedangkan BPPD bersama OPD terkait mengawal penyelesaian administrasi dan finalisasi dokumen usulan kepada pemerintah pusat.

Mengakhiri arahannya, Vanath mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan PLBN Wonreli bergantung pada kerja sama seluruh pihak tanpa ego sektoral.

“Waktu kita tidak banyak. Momentum pengusulan ke pemerintah pusat harus kita kawal bersama. Hilangkan ego sektoral, karena hadirnya PLBN Wonreli adalah harga diri bangsa sekaligus martabat kesejahteraan masyarakat Maluku di batas negara,” tandasnya. (RED)