SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu menyebutkan setiap proyek pembangunan yang diusulkan ke berbagai tingkatan pemerintahan harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Maluku.
Kata dia, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik saja, namun harus dirancang agar bisa menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan dampak ekonomi bagi rakyat. Jadi pembangunan harus ada efek pengganda yang membuat masyarakat ikut merasakan keuntungan,”kata Halimun saat, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, selama ini masih terdapat kendala serius dalam perencanaan pembangunan, terutama lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, perencanaan kerap tidak terkoordinasi secara optimal, utamanya soal penyediaan data yang akurat dari daerah.
“Kami di DPRD provinsi selalu menyusun usulan pembangunan ke pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI dengan data yang terbatas. Banyak informasi penting dari kabupaten/kota yang tidak kami peroleh, sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan,”katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dia mendorong adanya koordinasi yang rutin dan terstruktur antar semua pihak terkait. Hal itu penting untuk mengintegrasikan data pembangunan serta menyelaraskan visi dan prioritas antarlevel pemerintahan.
Kebijakan pengusulan proyek ke pemerintah pusat kedepan lebih ditekankan pada kondisi faktual di lapangan serta rekomendasi resmi dari gubernur. Sehingga harus dipastikan usulan pembangunan dari Maluku tidak terkendala akibat lemahnya sinkronisasi.
“Tanpa koordinasi yang baik, usulan bisa tidak mendapat rekomendasi atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi riil,”tegasnya.
Politisi Demokrat itu mengatakan, sinkronisasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi menjadi kunci agar seluruh usulan pembangunan memiliki arah yang sama dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perlu ada ruang untuk duduk bersama, mendengar langsung kebutuhan utama setiap daerah, serta memahami dasar pertimbangan dari setiap usulan proyek,”tandas Halimun. (RED)
