Melancong ke laur negeri (LN), bak program primadona pejabat Pemkot Ambon. Tahun 2018 lalu, keuangan Pemkot Ambon juga “jebol”. Anggaran miliaran rupiah terkuras karena pejabat Pemkot giat jalan jalan ke luar negeri.
AMBON, SPEKTRUM – Walikota dan Wakil Walikota, pimpinan SKPD, dan anggota DPRD Kota Ambon (2014-2019), berulangkali tour keluar negeri. Program menguras anggaran serupa kembali terjadi di penghujung tahun 2019.
Dari total APBD Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp1,2 Triliun, Pemkot Ambon justru bisa mengalami defisit puluhan bahkan ratusan miliar. Meski ada defisit, Walikota dan jajarannya tak juga kapok. Agenda jalan jalan ke luar negeri tetap diprogramkan dan bak merupakan program idaman.
Mereka bersikeras untuk jalan-jalan keluar negeri. Asia dan Eropa sudah pernah dikunjungi. Tour ke beberapa negara oleh pejabat Pemkot dan dewan, sampai sekarang belum diketahui out put terhadap kota dan masyarakatnya.
Walikota Richard Louhenapessy dan rombongan pernah ke Palestina, sempat mampir juga di Belanda. Tahun 2018 lalu, dua kali Richard dan rombongan berkunjung ke negeri Kincir Angin itu (Belanda).
Awal 2019, istri Walikota juga membawa rombongan ke luar negeri Kurang lebih ada 24 orang. Mereka menyambangi Hongkong dan China. Tour istri Wali Kota dan rombongan ke Hongkong dan Cina, dengan dalil program PKK Kota Ambon.
Nama-nama berangkat bersama Debby Louhenapessy (istri Wali Kota), ke Hongkong dan Cina, masing-masing Rico Hayat Kadis Pariwisata, Wely Risakota Kadis BKKBN Kota Ambon, Tress Adrians Istri Kadis Infokom, Jensy Talahatu Istri kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Harvey Syaranamual Kasubid Keuangan Dinas Pertanian Kota Ambon, Agustina Latuheru (Istri Sekertaris Kota Ambon).
Pula Zahra Mabruk (Istri Kepala Dinas Koperasi Provinsi Maluku), Erleen Sahumena, Elgree Louhenapessy (anak Walikota), Vandro Louhenapessy (anak Walikota), Ely Toisuta (Anggota Dewan kota 2014-2019) Moses Tanga “Mota”. Novy Warela, Vebby Oraplean juga masuk dalam rombongan. Sisanya kerabat dekat keluarga Louhenapessy.
Pada 6 Desember 2019 nanti, Walikota Ambon dan rombongan juga akan mengunjungi Belanda. Entah apa yang dilakukan, namun tak pernah ada pertanggungjawaban atas kunjungan tersebut. Dampak ekonomis maupun politis terhadap kunjungan juga tak ada.
Menyikapi hal ini, Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM)-95 Djakarta, Fadhly Tuhulelle mengkritik sikap pejabat Pemkot dan DPRD Ambon yang doyan jalan jalan keluar daerah dan luar negeri.
“Realisasikan dulu janji kampanye saat pilwakot kemarin. Sampai sekarang kita tidak tahu apa program pemberdayaan terhadap masyarakat, yang dilakukan oleh pihak Pemkot Ambon. Hentikan agenda jalan jalan keluar negeri yang hanya memboros uang daerah,” tegas Fadhly Tuhulele kepada Spektrum di Ambon, Selasa, (26/11/2019).
Ia juga menolak, agenda bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan di luar daerah. Sebab saat ini ada aturan soal penyelenggaraan Bimtek harus menggunakan fasilitas daerah, tidak harus di hotel-hotel.
“Kondisi keuangan Kota Ambon saat ini defisit. Seharusnya Bimtek atau kunjungan kerja pejabat diminimalisir. Dikit-dikit jalan jalan ke laur daerah dan luar negeri. Untuk Bimtek dibiayai siapa? Kalau pakai APBD, itu bertentangan dengan aturan,” kata Tuhulele.
Dalam aturan lama, Bimtek boleh dibiayai APBD. Namun, setelah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, maka aturan lama tidak lagi berlaku, kegiatan bimtek tidak bisa pakai APBD.
“Bimtek dan kunjungan kerja pejabat Pemkot Ambon dan DPRD Ambon, keluar daerah dan luar negeri, hanya memboros anggaran daerah, hasilnya defisit yang terjadi,” kritiknya.
Diketahui, ada 35 anggota DPRD Ambon yang berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan Bimtek. Padahal, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan atau menjadi pekerjaan rumah DPRD periode 2019-2024.
Soal agenda kunjungan Pemkot Ambon pada 6 Desember nanti menyambangi Belanda, justru terkesan dibiarkan DPRD Ambon.
“Tugas pengawasan DPRD Kota Ambon patut dipertanyakan. Defisit yang terjadi mengapa tidak disoroti dewan? jangan karena ingin ke Belanda, hingga lupa tanggungjawab ke rakyat. Tolak itu perjalanan ke luar negeri. Itu bukan program primadona,” tandasnya. (S-07/S-14)
