AMBON, SPEKTRUM – Tim Pengawas Covid-19 DPRD Provinsi Maluku akhirnya terbentuk. Pembentukan dan pengesahan tim ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Maluku, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Jumat (08/05).
Tim bentukan DPRD Maluku ini berjumlah 21 orang, terdiri dari pimpinan DPRD Provinsi Maluku, unsur fraksi serta komisi, dan diketuai Lucky Wattimury Ketua DPRD Provinsi Maluku.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengaku, tim Covid-19 DPRD Provinsi Maluku bertugas untuk melihat, mengevaluasi, mengawasi hingga memberikan pikiran kepada Pemerintah Provinsi Maluku maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Pikiran yang nantinya disampaikan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dalam rangka melaksanakan proses pemutusan mata rantai penyebaran Virus Corona,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw saat rapat tersebut.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala kepada wartawan usai rapat tersebut menjelaskan rapat perdana tim COVID-19 DPRD provinsi akan digelar pekan depan usai masa reses anggota DPRD Maluku.
“Pekan depan DPRD Maluku melakukan reses, kita akan menggelar rapat perdana menyusun program kerja dan mekanisme serta evaluasi yang akan dilakukan dalam penanganan COVID-19,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya berharap pembentukan tim ini bisa lebih efektif dalam membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus corona.
Sementara untuk pengawasan, lanjut Sangkala, tim ini akan mengawasi anggaran percepatan penanganan COVID-19 di Maluku dan memastikan tiga program utama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
Dikatakan, khusus untuk bidang kesehatan, diketahui bersama bahwa wabah ini terus alami peningkatan, serta telah ada pasien yang meninggal. “Maka tentunya tim medis juga harus didukung agar bekerja lebih efektif,” katanya.
Selain itu, Tim COVID-19 DPRD Maluku akan memastikan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berjalan baik, sebab mulai ada keluhan masyarakat lantaran pembagian sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum dilakukan dengan baik.
Sangkala mengakui jika, anggaran telah ada namun kucurannya kurang bagus karena masih tersendat di birokrasi. “Saya kira pihak birokrasi harus mengevaluasi kinerja mereka agar bantuan ini cepat tersalur kepada masyarakat,” tegasnya.
Tim Pengawas COVID-19 DPRD juga akan melakukan kajian terhadap berbagai langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi, yang sangat terlihat saat wabah COVID-19 ini melanda.
“DPRD ingin memastikan agar masalah COVID-19 ditangani secara baik, apalagi kita mau mengusulkan PSBB, bagaimana persiapan pemerintah, itu akan menjadi bahan diskusi tim,” katanya. (S-16)
