Free Porn
xbporn
27.7 C
Ambon City
Selasa, 23 Juli 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Status Kasus Poltek Ambon Naik ke Penyidikan

AMBON, SPEKTRUM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dari sekian lembaga Kejari di Indonesia memeriahkan Hut Adhyaksa itu dengan memberikan kado spesial kepada masyarakat di Kota Ambon, dan Maluku pada umumnya. Kado itu ternnyata soal korupsi.

Lembaga yang dipimpin, Adhryansah ini berhasil meningkatkan kasus dugaan korupsi belanja rutin pada pengelolaan keuangan Politeknik (Poltek) Negeri Ambon tahun anggaran 2022 dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan kasus tersebut dilakukan setelah melalui forum ekspos yang disepakati secara kolegial antara tim, Kaipidsus dan Kajari.

“Kami sepakat menaikan status kasus tersebut dari tingkat penyelidikan ke penyidikan,” kata Adhryansah kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/7/2023).
Kajari menjelaskan, tahun 2022, Poltek Ambon mendapatkan alokasi anggaran dana APBN sebesar Rp72.701.339.000,-. Riancian itu, terdiri dari APBN reguler sebesar skan, Rp. 61. 976.517.000,- dan Pendapatan Bukan Pajak atau PNBP senilai Rp.10, 724,822.000.

Sehingga dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan tim penyelidik di bidang Pidsus, berupa pengumpulan data dan keterangan terhadap 12 orang saksi dan juga beberapa dokumen terkait dengan bukti pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada pos belanja rutin diduga, terjadi penyimpangan.

Dimana pengelola keuangan di lembaga pendidikan itu, dalam melakukan pelaksanaan kegiatan yang dikontraktualkan kepada beberapa perusahaan atau pihak ketiga, ternyata perusahaan tersebut hanya menerima fee senilai 3 persen plus PPN. Sedangkan, sisa uang tersebut dikelola langsung oleh pengelolah keuangan.

Setelah ditelusuri lanjut Kajari, uang yang dikelolah oleh pengelolah keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini diduga terjadi perbuatan melawan hukum melanggar UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

“Akibat perbuatan tersebut, telah ditemukan adanya indikasi perbuatan yang merugikan keuangan negara senilai Rp.1, 716 229.000. Ini baru indikasi yang didapatkan dari hasil penyelidikan. Namun, nantinya berapa keuangan negara yang akan dihitung itu akan kita mintakan bantuan dari auditor, permintaan audit kerugian negaranya,” katanya.

Atas perkara tersebut, diduga telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dan disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (*)

Berita Terkait

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles