SPEKTRUMONLINE.COM, AMBON – Sejumlah pihak mempolemikkan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berupa lendaraan dinas yang dikuasai oleh para ASN dan jiga mantan pejabat ASN lingkup Pemprov. Mereka menginginkan kendaraan dinas yang masih dikuasai itu ditarik.
Menanggapi masalah tersebit, Anggota DPRD Maluku, Rovik Afifudin mengatakan, penarikan kendaraan dinas yang telah lama dikuasai oleh ASN dan mantan pejabat ASN Pemprov Maluku itu tidak efektif, justru akan menjadi beban baru bagi pemerintah daerah.
Menurut Rovik, opsi yang paling masuk akal adalah melelang seluruh kendaraan tersebut untuk menambah kas daerah. Itu justru lebih efektif, ketimbang ditarik kemudian ditampung.
“Penarikan itu bukan solusi. Jual saja semua kendaraan itu lewat mekanisme resmi. Untuk apa ditarik kalau akhirnya cuma menumpuk di kantor gubernur,”ujar Rovik, kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).
Kata dia, kendaraan yang sudah sejak lama dikuasai oleh ASN maupun mantan ASN itu sudah berusia tua dan membutuhkan biaya besar jika dikembalikan. Tidak perlu lagi ditarik, karena Pemprov Maluku tidak punya lahan parkir untuk menampung kendaraan tersebut.
“Kalau mobil dinas, motor dinas, semuanya ditarik, lalu mau ditaruh dimana?. Justru akan membebani APBD, karena harus keluarkan biaya pemeliharaan, ganti spare part, minyak, itu uang lagi,”katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu drama penarikan. Banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk daerah, lebih baik dijual saja ke mereka yang menguasainya. Dengan begitu, peluang pendapatan daerah justru terbuka lebar jika aset-aset tersebut dilelang.
Puluhan unit kendaraan itu bepotensi menambah PAD hingga miliaran rupiah. “Kalau ada sekitar 40 unit dilelang, daerah bisa dapat Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Itu jelas lebih bermanfaat untuk pembangunan,”ujarnya.
Politisi PPP itu mendorong supaya Pemprov Maluku menginventarisasi seluruh kendaraan dinas. Kemudian diklasifikasikan, mana yang masih bisa dimanfaatkan diserahkan ke OPD. Sementara yang sudah tidak layak, itu dilelang saja daripada diparkir sampai berubah jadi besi tua.
Kata dia, penanganan aset tidak boleh menimbulkan persoalan baru. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang manusiawi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Panggil mereka yang sudah lama pegang kendaraan itu. Bicarakan baik-baik. Nilai saja, lebih baik dijual atau tidak. Tidak usah membuat masalah yang tidak perlu,”tandasnya. (RED)
