SPEKTRUMONLINE, AMBON – Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) AM Sangadji Ambon datangi Kantor DPRD Maluku, Rabu (03/09/2025).
Pada kesempatan tersebut, pendemo ditemui Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun beserta anggota didampingi Plt. Sekwan, Farhatun Samal.
Dalam orasinya, pendemo menuntut agar DPRD Provinsi Maluku berkoordinasi dengan DPR-RI guna mendorong RUU Perampasan Asset, dan RUU Kepulauan masuk dalam program Nasional, mendorong dilakukan Revisi UU Kepolisian serta mengevaluasi kinerja Menteri hukum dan HAM.
Bukan hanya mengusung isu nasional tapi juga isu daerah, yakni mendesak DPRD Provinsi Maluku agar dalam pelaksanaan uji publik RANPERDA harus dilaksanakan di kampus-kampus.
“Sebab kami menilal bahwa kampus merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai lembaga yang memilliki fungsi pengawasan, kami mendorong DPRD Maluku untuk kedepannya senantiasa mengawasi kinerja Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kadis PU, Kadispora, dan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, sebab kami menilai dinas-dinas tersebut selalu lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” kata orator.
Pendemo juga meminta agar DPRD Provinsi Maluku menegur Gubernur dan Wakil Gubernur agar fokus pada pembangunan serta menekan angka penganguran dengan membuka lapangan pekerjaan di Bumi Raja raja
“Kami juga meminta agar mengevaluasi kinerja KABINDA Maluku, sebab kami menilai BIN Maluku tidak mampu mendeteksi dini konflik yang sering terjadi di Provinsi Maluku,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun merespon tuntutan para pendemo. Dihadapan pendemo, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku ini menjelaskan DPRD Maluku menerima seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Sebagai lembaga, kami menerima penyampaian dan penyaluran aspirasi saudara-saudara dan kami akan tindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Kami percaya dan kami berharap seluruh tuntutan saudara seperti uji publik Ranperda harus dilakukan di kampus akan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Terkait pengawalan UU Perampasan Aset dan UU Provinsi Kepulauan, serta harmoniskan pemerintahan di Provinsi Maluku Benhur mengaku jika itu bagian dari tugas DPRD Maluku. “Tugas kami untuk melaksanakan kewajiban yang telah saudara-saudara titipkan kepada kami dalam waktu yang sesingkat-singkatnya amanah itu akan dilaksanakan dan kami minta saudara untuk memantau kinerja kami,” tegasnya. (S-16)
