JAKARTA, SPEKTRUM – Rapat terbatas yang digelar di Istana Negara dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’aruf Amin dihadiri sejumlah Menteri diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (29/3/2021).
Rapat ini juga dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail karena rapat terbatas itu digelar untuk membahas pembangunan Ambon New Port di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon
Saat memberikan konfrensi pers, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menjelaskan jika rapat terbatas itu membahas dua hal.
“Hari ini kami dengan beberapa menteri dan gubernur menghadap pak Presiden dan pak Wapres untuk membahas dua hal, yang pertama pembangunan pelabuhan New Ambon sebagai Lumbung Ikan Nasional dan kedua kita menbahas atau melaporkan berkaitan dengan pemanfataan Utilisasi Kertajati serta fungsi-fungsi MRO,” katanya melalui siaran live di kanal youtube Sekretariat Presiden.
Menurutnya, untuk menjadikan sentra Lumbung Ikan Nasional, maka dibutuhkan satu pelabuhan yang didalamnya terdapat kawasan industri. Apalagi kawasan Timur Indonesia kaya akan potensi perikanan.
“Untuk point pertama sebagaimana kita ketahui, Indonesia bagian timur kaya akan ikan. Dan dalam laporan menteri KKP banyak sekali yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan itu bisa maksimal,” jelasnya.
Dari situ tambahnya, bisa dilihat, untuk menjadikan satu sentra Lumbung Ikan Nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada dikembangkan atau digunakan tetapi dibutuhkan satu pelabuhan yang terintegrasi dengan dengan kawasan industri.
“Olehnya itu dari rapat bersama, Presiden Jokowi arahkan untuk pembangunan Ambon New Port di Pulau Ambon,” terangnya.
Dimana tambah Menhub, Ambon New Port ini akan dimulai dengan pembebasan lahan seluas 200 hektar dan menyiapkan infrastruktur dasarnya.
“Arahan presiden kita akan melakukan pembangunan solicited artinya pemerintah mulai membebaskan lahan 200 hektar dan mempersiapkan infrastruktur dasar,” terangnya.
Setelah infrastruktur dasar disiapkan, pembangunan Ambon New Port ini akan dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan nilai investasi mencapai Rp. 5 triliun.
“Setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang investasinya kurang lebih Rp 5 tiliun tahap awal untuk Rp 1,3 triliun,” bebernya.
Selain itu juga, kata Menhub, kawasan Ambon New Port ini akan dikembangkan lagi menjadi 900 hektar.
“Ada peluang untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektar dimana swasta akan membebaskan 700 hektarnya,” jelas Menhub.
Pembangunan Ambon New Port ini, lanjut Menhun Budi, akan dilakukan selama dua tahun.
Menhub mengakui, saat rapat juga dibahas masa pembangunan yang memakan waktu dua tahun.
“Tetapi kita restructer cara-cara hitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memungsikan dua pelabuhan yang ada di Ambon, yaitu Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Tantui, Ambon,” jelasnya.
Menhub mengakui jika arahan Presiden agar pihaknya mempersiapkan dan bekerjasama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan melalui SNI memberikan konsultasi. (HS-16)
