Gubernur Provinsi Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail terus melobi pemerintah pusat untuk menambah dana pembangunan di Maluku. Banda kini menjadi prioritasnya. Destinasi wisata ini butuh dana besar untuk dibangun. Dengan begitu, diharapkan bisa memberi efek kesejahteraan kepada daerah lain.
JAKARTA, SPEKTRUM – Selain membangun Banda sebagai pusat wisata, Gubernur juga mengusulkan pembangunan beberapa infrastruktur yang dianggap mendesak. Total kebutuhan anggaran sebesar Rp7,819 triliun. Angka ini sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas.
Hal ini terungkap dalam rapat Koordinasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, (03/03/2020). Untuk sesi Indonesia Timur, Gubernur Maluku, Murad Ismail diberikan kesempatan pertama dari lima provinsi lainnya yakni Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT dan NTB, memperesentasikan usulan program kegiatan Provinsi Maluku pada RKP tahun 2021.
Gubernur pada kesempatan itu, mengajukan program/kegiatan Provinsi Maluku pada RKP Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran 2021 sebesar Rp7,8 Triliun. Program yang diajukan yakni Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang terintegrasi bertaraf Internasional yakni Pelabuhan Konteiner dan Perikanan Terpadu Tulehu-Waai, Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T), Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda yakni rehabilitasi bangunan bersejarah, pengadaan moda transportasi wisata kepulauan, dan pengembangan bandara Banda, penyediaan air baku di daerah 3T, dan penanganan stunting.
“Rakor hari ini adalah tindak lanjut pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP tahun 2021 pada tanggal 24 Februari 2020 lalu di Jakarta, yang merupakan penjabaran RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) dan didalamnya terdapat 41 Proyek Prioritas Strategis/Major Project sebagai fokus dalam RKP,” jelasnya.
Dikatakan, dari Indonesia bagian timur, atau Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, kami mengapresiasi langkah Menteri Bappenas yang akan memperhatikan proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan orang Indonesia Timur.
Menurutnya, dari aspek pembangunan, Indonesia Timur sangat tertinggal jauh dari provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Barat. Dia mengapresiasi jajaran Bappenas yang memberikan kesempatan untuk daerah mengajukan proyek-proyek strategis yang vital dan dibutuhkan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pembangunan.
“Masalah yang harus diperhatikan misalnya pariwisata, transportasi, dan infrastruktur yang bisa menghubungkan sehingga setiap wilayah bisa terkoneksi dan sumber-sumber daya alam di sentra-sentra produksi bisa sampai ke tempat tujuan yakni pasar termasuk ekspor. Jangan lagi sumberdaya kita di Indonesia Timur, justru ekspornya di Jawa karena alasan kita tidak punya pelabuhan besar, dan sebagainya,” ujarnya. (S-16)
