MASOHI, SPEKTRUM – Hingga saat ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Maluku Tengah belum juga ditetapkan. Hal ini tentunya berpengaruh pada agenda DPRD yang lain.
“Saya mau mempertegas bahwa pimpinan lembaga jangan main-main dengan AKD mengingat AKD sangat penting. Jika AKD tidak ditetapkan maka akan mengganggu kerja kerja DPRD sendiri,” Tukas Ketua Fraksi Gabungan Perindo Hanura DPRD Maluku Tengah, M. Djen Marasabessy yang dikonfirmasi, Spektrum Rabu, 26/10/2022.
Menurutnya, akibat dari lambatnya penetapan AKD, sampai hari ini pun LPJ belum dibahas, begitu pun dengan pembahasan APBD perubahan tahun 2022.
“Terkait dengan pembahasan APBD perubahan juga sampai saat ini belum juga terlaksana. Padahal ini sudah jelang akhir tahun 2022, imbas dari AKD yang belum ditetapkan,” kesalnya.
Selaku ketua fraksi gabungan, Marasabessy berharap ketua DPRD harus secepatnya menyelesaikan alat kelengkapan dewan mengingat hal itu penting guna memperlancar agenda DPRD yang lain.
“AKD ini sangat mendesak dan penting untuk di selesaikan. Ada hak masyarakat yang mana hari ini mereka berharap ada sentuhan dari kita selaku wakil rakyat. Sekian banyak surat yang sudah masuk di lembaga ini dan berharap mendapat respon oleh lembaga tapi ketika AKD belum dibentuk yang pasti agenda lain ikut berpengaruh,”Ujar Marasabessy.
Selain Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang belum tuntas, masalah lain yang didesak Ketua Fraksi Gabungan Hanura Perindo ialah persoalan internal komisi 4 di DPRD Maluku Tengah.
“Terkait Kursi Ketua Komisi 4 di DPRD sampai saat ini juga mengambang tanpa hasil. Kami dari fraksi gabungan sudah menyampaikan ke anggota fraksi untuk segera bersama dengan teman-teman di komisi 4 untuk mengkomunikasikan masalah internal ini agar cepat diselesaikan,”ungkap Marasabessy.
Dirinya juga menyebutkan pimpinan dewan telah menjalin koordinasi dengan provinsi dan Depdagri namun hingga kini hasil koordinasi tersebut belum diketahui
“Terkait kursi ketua komisi 4 sampai saat ini kita di DPRD juga tidak mengetahui hasilnya seperti apa. Jadi selaku ketua fraksi gabungan Hanura Perindo, sangat mengharapkan persoalan di DPRD ini segera ditanggapi serius oleh ketua DPRD selaku pimpinan lembaga yang terhormat ini,” Pinta Marasabessy. (HS10)
 di DPRD Kabupaten Maluku Tengah belum juga ditetapkan. Hal ini tentunya berpengaruh pada agenda){kind=link}