Penanganan kasus dugaan suap dan tindak pidana korupsi menyeret pejabat negara di kabupaten Buru Selatan molor. Pemeriksaan telah dilakukan KPK terhadap pejabat maupun sejumlah kontraktor di Maluku. Saat perselisihan revisi RUU KPK bergulir, pengusutan kasus ini pun nampak tersendar.
AMBON, SPEKTRUM – Padahal medio Juli 2019, data dan bahan keterangan, sebagian sudah dikantongi tim penyelidik KPK, usai memeriksa pejabat negara dan staf pegawai Dinas PUPR Kabupaten Bursel, termasuk belasan kontraktor.
Pihak KPK pun balik ke Jakarta mendalami berbagai dokumen serta bahan keterangan seputar dugaan suap dan tipikor anggaran proyek pembangunan infrastruktur tahun 2011 – 2016. Proses analisa dan telaah sudah berlangsung tiga bulan, sejak Juli hingga Oktober 2019. Anehnya, proses penyelidikan belum juga menunjukan perkembangan berarti.
Penanganan kasus ini terkatung. sudah begitu, pihak KPK berulangkali dikonfirmasi Spektrum, terus menutup diri bahkan menghindar.Juru Bicara KPK, -Febri Diansyah yang dikonfirmasi Spektrum dari Ambon hingga Senin malam (14/10/2019), baik dtelepon beruangkali maupun dikirimkan pesan Whatsapp dan SMS melalui Handphonenya, justru mantan Aktivis ICW itu, terus membungkam alias mendiamkan pertanyaan media ini.
Bukan hanya Febri Diansyah. sikap serupa ditunjukan oleh Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarif. Disuguhi pertanyaan yang sama tentang sejauhmana perkembangan pengusutan kasus dugaan suap dan tipikor anggaran proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bursel, para komisioner KPK yang akan demisoner pada Desember mendatang, juga enggan menjawab pertanyaan koran ini.
Belasan kontraktor yang diperiksa oleh KPK tekrait kasus ini diantaranya Chay Waplau. salah satu kontraktor yang tercium memberikan gratifikasi kepada Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa. Selama periode 2011-2016, Bos PT Multi Utama Konstruksi ini terus mendapatkan proyek.
Menyikapi hal ini, aktivis Maluku meminta KPK kiranya dapat transparan mengusut kasus ini. “Sebab, pemeriksaaan sudah dilakukan terhadap pejabat maupun para kontraktor yang diduga terlibat suap atau gratifikasi terkait anggaran proyek infrastruktur tahun 2011-2016. Mestinya perkembangan kasusnya disampaikan,” ujar Idham Sangdji, Sekretaris Solidaritas Nasionalis Peduli Rakyat, saat dimintai komentarnya oleh Spektrum, Senin (14/10/2019).
Dia berharap, komisoner KPK yang sekarang, tidak meninggalkan pekerjaan rumah. “Harusnya komisioner KPK yang tidak lama lagi diganti, lebih fokus untuk menuntaskan kasus atau perkara yang sudah di fase penyelidikan dan penyidikan, seperti kasus dugaan suap dan tipikor anggaran proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten Bursel tahun 2011-2016. Kalau sudah selesai ditelaah dan dianalisa, ya disampaikan ke publik,” tukasnya.
Infomasi Spektrum, soal aliran dana melalui buku tabungan dan mutasi buku tabungan baik milik pribadi maupun perusahaan juga didalami KPK. Pada Rabu (4/7/2019), Chay diperiksa terkait gratifikasi proyek infrastruktur.
Selain Chay ada 15 kontraktor lainnya, termasuk sejumlah pejabat di Dinas PU Kabupaten Bursel, termasuk Bupati Bursel. Nama Chay muncul, setelah KPK menemukan adanya aliran dana dari rekeningnya ke Tagop.
Meski demikian, semua keterangan yang sudah dikumpulkan penyidik KPK dalam pemeriksaan lebih dari sepekan di Ambon, sampai kini belum dibuka oleh KPK. “Penyidik masih bekerja menganalisa hasil pemeriksaan tersebut,” kata sumber di lingkup KPK saat dihubungi Spektrum dari Ambon.
Dia belum mau berbicara banyak terkait hasil pemriksaan. “Ikuti saja perkembangan, kalau ada terbaru akan disampaikan,” singkat sumber tersebut.
Sebelumnya Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa, yang coba dikonfirmasi Spektrum di Kantor Bupati Bursel, Namrole, beberapa waktu lalu, terkait dugaan dirinya terlibat gratifikasi atau menerima pemberian hadiah dari oknum kontraktor, namun, Bupati Bursel itu sedang tidak berada di kantornya.
Diketahui, dari pemeriksaan tim penyidik KPK memeriksa pejabat Dinas PUPR Bursel Selasa (2/07/2019), diduga gratifikasi menyeret nama Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa. Selain Tagop, nama Bupati Buru Ramli Umasugi juga diduga menerima hadiah dari kontraktor tertentu.
Sayangnya baik Tagop maupun Ramli belum memberikan keterangan mereka kepada media. Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik KPK di salah satu gedung milik Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku. Informasi lain, Selasa (2/7/2019), pemeriksaan juga dilakukan terhadap Dirut PT. Beringain Jaya Andrias Intan alias Kim Fuy.
Pengusaha atau kontrkator jasa konstruksi yang pernah diperiksa antara lain, Dirut PT Beringin Utama Andrias Intan alias Kim Fuy, Venska Intan alian Luan (isteri Kim Fuy), Benny Tanihatu alias Bing. Dirut PT.Dinamika Maluku Rudy Tandean alias Atong.
Direktur PT Vidi Citra Kencana, Ifana Kwelju, Dirut PT Fajar Mulia Markus Kwelju, Dirut CV Venny, Katrida Kwelju, Dirut PT Cahaya Citra Mandiri Abadi, Christy Marino Oei, M. Lewakabessy, Henny Loppies dan Marthin Thomas.
Pula sejumlah pejabat lingkup Dinas PUPR Kabupaten Bursel juga telah diperiksa antara lain, Josep AM Hungan, TH Wattimury, Stevanus Lesnussa, Agus Mahargianto, Andrias Maun. (TIM)
